Tim Sembilan Masih Berhutang Pemakzulan

JAKARTA — Kerja Tim Sembilan dalam mengawal kasus Century telah sampai pada titik pemilihan opsi C di SenayanMayoritas anggota DPR RI meyakini bailout Bank Century bermasalah dan pihak yang bertanggungjawab harus diseret ke ranah hukum

BACA JUGA: Duh, Garam Dapur Kok Impor ?

Namun menurut aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rahman, sebenarnya Tim Sembilan masih memiliki hutang pada rakyat Indonesia"Sampai pada pemilihan opsi C, bukan berarti tugas Tim Sembilan telah selesai

BACA JUGA: KPK Terus Usut Kasus Kehutanan Riau

Justru Tim Sembilan masih berhutang hingga diambilnya Hak Menyatakan PendapatKarena jelas dari opsi C tersebut ada pihak-pihak yang bertanggungjawab

BACA JUGA: Obat China Ikut Picu Perburuan Harimau

Sudah jelas orangnyaJadi jangan hanya berhenti pada opsi C sajaKita tunggu saja, beranikah tim sembilan melunasi hutang mereka?" kata Fadjroel kepada wartawan usai acara peluncuran buku di Soegang Sarjadi Syndicate, Selasa (9/3).

Menurut mantan tahanan politik itu, hak menyatakan pendapat sangat mungkin akan terjadi di percaturan politik Indonesia yang semakin panas saat iniTerlebih lagi, fakta pengambilan hasil akhir Paripurna Century beberapa waktu lalu semakin membuktikan bahwa nuansa politik di balik pengungkapan Century sangat kuat sekali

Dibandingkan dengan keinginan para politisi untuk membongkar kasus dibalik pengucuran dana bailout sendiri"Apapun bisa terjadi saat ini di SenayanBuktinya partai koalisi berani berbalik arah mendadak di detik-detik terakhirJadi bukan tidak mungkin pula, nantinya hak menyatakan pendapat akan terealisasiJelas nanti arahnya pada pemakzulan jugaKarena kepentingan politik elit saat ini cukup besar," ulas Fadjroel.

Pada kesempatan itu Fadjroel juga menilai bahwa pilihan sikap DPR dalam kasus Bank Century sebenarnya membuktikan pemerintahan SBY-Boediono sudah hancurPasalnya, hasil paripurna kasus Century yang dimenangkan oleh pemilih opsi C, membuktikan bahwa parlemen tidak lagi percaya dengan Boediono dan Sri Mulyani

Karenanya pemerintah tidak akan berjalan maksimal nantinya bila tindak lanjut kasus Century berjalan lamban dan tidak ada kepastian hukum sebagaimana isi opsi CDicontohkan Fadjroel, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memegang peran sangat penting dalam mengatur keuangan negaraTidak mungkin kiranya, saat Sri Mulyani mengajukan anggaran, nantinya yang akan menyetujui hanya anggota Partai Demokrat sajaSedangkan anggota parlemen dari partai lainnya selalu kritis setiap kali pemerintah mengajukan anggaran.

‘’Atau ketika Sri Mulyani menetapkan bahwa akan ada krisis melanda Indonesia yang sekiranya memerlukan bantuan pemerintah lagi, apa mungkin kalangan dewan akan percaya? Bisa dikatakan, setelah kasus Century ini, parlemen tidak lagi sejalan dengan pemerintahPemerintah harus bisa menganalisa dan tidak mempertahankan Sri dan Boediono hanya demi kepentingan politikKarena ada kepentingan bangsa dan rakyat yang harus diprioritaskan,’’ jelas Fadjroel.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Desak Penerima Suap Hengkang dari Senayan