jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons positif keinginan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, karena sejalan dengan sikap Gerindra.
"Karena itu ketika presiden melakukan konferensi pers untuk meminta penundaan pengesahan RKUHP, Gerindra menyambut baik," kata Dasco yang juga anggota Komisi III DPR RI ini, seperti dkiutip dari Antara.
BACA JUGA: Ancaman Hukuman Pelaku Zina dan Kumpul Kebo di RKUHP
Dia menjelaskan sikap Gerindra itu karena partainya lebih dulu berupaya agar RKUHP yang dinilainya kontroversial itu tidak segera diundangkan dalam pembahasan tingkat II.
Dasco menegaskan bahwa sebelum presiden menggelar konferensi pers meminta penundaan pengesahan RKUHP, Gerindra dalam setiap pembahasan tingkat II, selalu memperjuangkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial.
BACA JUGA: Respons Bamsoet soal Keputusan Presiden Jokowi Tunda Pembahasan RKUHP
"Hal itu yang menyebabkan pembahasan RKUHP menjadi agak lama dan tertunda karena kami mendengarkan aspirasi dari konstituen, mahasiswa dan ibu-ibu yang selama ini terus memberikan masukan pada Fraksi Gerindra terkait RKUHP," ujarnya.
Dia mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan keinginan Gerindra yang sejak awal akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengesahan RKUHP.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.
Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan DPR pada periode 2019-2024. (imam/ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek