jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memperkuat partisipasi politik, sementara pengembalian Pilkada ke DPRD akan mematikan partisipasi politik.
"Pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Pilkada langsung itu memperkuat legitimasi kepala daerah," kata dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), Senin (8/9).
BACA JUGA: Munas Jadi Pintus Masuk Rekonsilidasi Golkar
Menurut Ipang, meskipun Pilkada (gubernur dan bupati/walikota) dikembalikan kepada DPRD, itu diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, justru demokrasi di daerah menjadi mundur.
Apabila mahalnya biaya pemilu dan timbulnya motif untuk melakukan korupsi menjadi argumen dasar Pilkada dikembalikan kepada DPRD, Ipang bertanya, apakah dengan dipilihnya gubernur dan bupati/walikota oleh DPRD mampu menghemat biaya pemilu?
BACA JUGA: Agung Laksono Mulai Blusukan di Daerah Galang Dukungan
"Menurut saya sebaliknya, dengan Pilkada diserahkan kepada DPRD, peluang permainan politik uang dan transaksi politik tetap terbuka lebar. Hal ini dibuktikan ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD," tandas Ipang.
DPR RI dan Pemerintah sepakat akan mensahkan RUU Pilkada pertengahan September 2014 ini. Namun ada beberapa poin yang belum mencapai kata sepakat. Seperti, Pilkada langsung atau lewat DPDR, dan Pilkada dilakukan satu paket (gubernur dan bupati/walikota dengan wakilnya) atau sebaliknya tidak satu paket. (rus/rmo/jpnn)
BACA JUGA: 4 Ketakutan Partai Pendukung Pemilihan Kada Lewat DPRD
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Memenangi Munas Golkar, Siapkan Logistik Besar
Redaktur : Tim Redaksi