JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan, pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan model penerapan dua harga, berpotensi menimbulkan pasar gelar (black market).
"Tapi kita melihat bahwa dalam persoalan kalau memang akan ada dua harga, ini malah akan menimbulkan black market," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (16/4).
Selain itu dia menerangkan, Indonesia sudah punya pengalaman ketika model dua harga diterapkan.
Orang-orang kaya yang dulunya beli di SPBU, mereka akan beli di pinggir jalan karena harganya lebih murah. Seperti diketahui, salah satu opsi yang berkembang untuk pembatasan BBM bersubsidi, mobil pribadi akan dikenai harga Rp6.500 hingga Rp7.000 per liter premium. Untuk angkutan umum dan roda dua, tetap Rp4.500.
"Dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah itu perlu dikaji mendalam sebelum keputusan itu menjadi keputusan firm yang pasti jangan dipolemikkan karena persoalan BBM ini dari dulu selalu sensitif sekali," terang politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, yang paling penting jangan sampai program kenaikan BBM itu menjadi instrumen dari sebuah kekuasaan untuk bisa mengambil simpati publik pada pemilu 2014.
"Sebab kalau itu dilakukan ini menjadi tidak adil dan mengulang pemilu sebelumnya, terutama 2008-2009 sehingga ada sebuah program yang katakanlah menguntungkan sebuah partai ataupun kekuasaan tertentu," kata dia. (gil/jpnn)
"Tapi kita melihat bahwa dalam persoalan kalau memang akan ada dua harga, ini malah akan menimbulkan black market," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (16/4).
Selain itu dia menerangkan, Indonesia sudah punya pengalaman ketika model dua harga diterapkan.
Orang-orang kaya yang dulunya beli di SPBU, mereka akan beli di pinggir jalan karena harganya lebih murah. Seperti diketahui, salah satu opsi yang berkembang untuk pembatasan BBM bersubsidi, mobil pribadi akan dikenai harga Rp6.500 hingga Rp7.000 per liter premium. Untuk angkutan umum dan roda dua, tetap Rp4.500.
"Dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah itu perlu dikaji mendalam sebelum keputusan itu menjadi keputusan firm yang pasti jangan dipolemikkan karena persoalan BBM ini dari dulu selalu sensitif sekali," terang politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, yang paling penting jangan sampai program kenaikan BBM itu menjadi instrumen dari sebuah kekuasaan untuk bisa mengambil simpati publik pada pemilu 2014.
"Sebab kalau itu dilakukan ini menjadi tidak adil dan mengulang pemilu sebelumnya, terutama 2008-2009 sehingga ada sebuah program yang katakanlah menguntungkan sebuah partai ataupun kekuasaan tertentu," kata dia. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jero Wacik: Mengerucut ke Opsi Menaikan Harga
Redaktur : Tim Redaksi