jpnn.com - JAKARTA – Akhir September ini pemerintah menargetkan menyerahkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam rangka menyerap gagasan-gagasan yang berkembang terkait kepemiluan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD).
BACA JUGA: Hari Pertama Pendaftaran Calon Pilkada, Novanto Pilih Blusukan ke Kampung Nelayan
Diskusi yang digelar di Ruang Pleno F-PKS DPR RI, Rabu (21/09), bertema Menggagas Pemilu Ideal Tahun 2019.
Hadir sebagai pembicara utama Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri DR Bahtiar, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Syamsuddin Haris.
BACA JUGA: Kontras! Petahana Bak Bangsawan, Jago PDIP Naik Ojek
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini yang membuka seminar menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya.
Dengan harapan, fraksinya mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan RUU Pemilu.
BACA JUGA: Obama Jadi yang Pertama ke KPU, Ahmad Dhani ke Mana ya?
Jazuli sendiri berharap, pemilu 2019 harus dapat menguatkan fungsi partai politik.
Dia berharap, dari seminar ini bisa mengevaluasi sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu 2009 dan 2014.
Menurutnya, pada dua pemilu tersebut, praktik politik uang terjadi secara massif.
“Juga terjadi kompetisi yang tidak sehat antar kandidat dalam parpol dan antar parpol, makin menguatnya figur yang asal populer tapi bukan kader parpol, dan cenderung melemahnya peran partai politik,” urai politikus asal Banten itu.
Dia berharap, pemilu 2019 menjadi momen penguatan peran partai politik, sebagaimana terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.
Politikus senior itu berharap, partai politik tidak hanya sekadar seperti tempat pencarian bakat.
“Tapi, dalam tataran ideal, juga dapat melakukan fungsi rekrutmen anggota dan pemimpin politik, pendidikan politik, dan juga kaderisasi,” terangnya.
Sementara, Direktur Politik Dalam Negeri DR Bahtiar mengatakan, memang pemilu 2019, diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.
“Pentingnya sistem pemilu yang mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensiil sekaligs mempercepat konsolidasi demokrasi dan juga pemilu yang menghasilkan pemimpin yang negarawan di semua level pemerintahan,” ujar Bahtiar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU DKI Mestinya Tolak Pendaftaran Ahok-Djarot, Ini Alasannya
Redaktur : Tim Redaksi