jpnn.com, JAYAPURA - Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar rapat koordinasi dan evaluasi 2023 serta rencana kerja 2024 di Kota Jayapura, Senin (15/1) pagi.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandei mengatakan topik raker kali ini membahas tentang pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
BACA JUGA: PAN Papua Tengah Fokus Bantu Rakyat Demi Menangkan Pemilu 2024
"Situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua," ucapnya.
Frits menyebut Komnas HAM Papua akan membuka posko pengaduan terkait pemilu untuk masyarakat.
BACA JUGA: Detik-Detik Carok Maut Tewaskan 4 Orang di Bangkalan, Kakak Beradik Ini Jadi Tersangka
Pihaknya juga bakal memantau pelaksanaan Pemilu 2024 yang sangat berpotensi hilangnya hak-hak konstituasional warga negara terutama bagi kelompok rentan.
Dia juga menerangkan, daerah yang memiliki basis kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan menjadi perhatian khusus Komnas HAM Papua selama pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Lebih Suka Bertemu Langsung dengan Masyarakat
"Kami akan pantau wilayah yang menjadi basis kelompok sipil bersenjata karena sangat berpotensi terjadi kekerasan," tegasnya.
Di samping itu, kata Frits, pemilihan legislatif (pileg) sangat berpotensi terjadi konflik.
"Kesiapan penyelenggara pemilu menjadi penting untuk dipantau, mengingat potensi konflik pasca-pileg sangat tinggi antara orang asli Papua dan non-Papua karena pengisian kuris di dewan," tegasnya.
Mantan wartawan itu berharap seluruh lapisan masyarakat bergandengan tangan menyukseskan pemilu damai tanpa terjadinya konflik. (mcr30/jpnn.com)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji