PALEMBANG - Angka partisipasi kasar (APK) generasi muda yang mengenyam pendidikan ke bangku perguruan tinggi (PT) menurut data terakhir 2011 masih rendah. Jika stándar APK PT secara nasional ditetapkan 20 persen, Sumsel baru 12, 65 persen.
Fakta ini diungkapkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-A Sumsel dan Babel, Drs HM Helmi MSi disela-sela diskusi panel Aptisi di ballroom Hotel Arista Palembang, Senin (21/1).
Menurutnya, banyak penduduk Sumsel pada usia kuliah (19-24 tahun) yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke PT. “Faktor utama yang menjadi kendala, ketidakmampuan masyarakat dari segi sosial ekonomi,” bebernya.
Helmi merinci, APK Sumsel untuk jenjang SD 97,91 persen, artinya hanya dua persen masyarakat Sumsel yang masih buta baca dan tulis. Lalu, APK jenjang SMP 85,32 persen dan SMA sederajat 55,93 persen. “Perlu adanya evaluasi, apakah sekolah gratis sudah tepat sasaran atau belum,” katanya.
Sedangkan, jika dinilai berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) Sumsel, untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, mencapai rata-rata 73,31 persen. “Cukup bagus, IPM tertinggi adalah kota Palembang dengan 76,73 persen,”imbuh Helmi.
Diakuinya, secara koalitas, 103 perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumsel sudah banyak mencetak generasi siap verja. Itu jika dibandingkan dengan tiga perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada saat ini. “Peranan PTS sangat dominan dalam menciptakan sumber daya manusia siap kerja. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,”ucapnya.
Masih menurut Helmi, pemerintah hendaknya tidak tebang pilih dalam memberikan bantuan kepada PTS. “Harus ada satu wadah yang menaungi PTS dalam menerima bantuan pemerintah. Jangan yang dibantu hanya berdasarkan kedekatan personal saja. Contoh, di provinsi tetangga, Pemprov-nya memberikan bantuan Rp30 miliar kepada PTS. Sumsel belum sampai ke situ,” bebernya.
Walikota Palembang, H Eddy Santana Putra yang menjadi salah seorang narasumber dalam seminar itu mengatakan, pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. “Palembang selalu memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam setiap program kerjanya,”ujar Eddy.
Di bidang pendidikan, ucap Eddy, Palembang sudah melampaui 100 persen untuk jenjang SD dan SMP. Sedangkan SMA, 98,2 persen. “Dalam waktu enam bulan ke depan, seluruh generasi muda di Palembang sudah mampu mengenyam pendidikan minimal SMA. Dan tiga tahun berikutnya, mnimal penduduk Palembang sudah wajib belajar 15 tahun atau minimal Diploma III (DIII),”jelasnya.
Narasumber lain, Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti berpendapat, program pendidikan di Sumsel baru sebatas kuantítas dan belum menyentuh kualitas pendidikan.
“Pendidikan itu harus memenuhi dua konten, karakter dan kompetensi. Nah, di Sumsel belum mencapai itu. Kita tidak boleh patah arang, karena memajukan pendidikan merupakan tugas kita semua,”pungkasnya. (mik/ce3)
Fakta ini diungkapkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-A Sumsel dan Babel, Drs HM Helmi MSi disela-sela diskusi panel Aptisi di ballroom Hotel Arista Palembang, Senin (21/1).
Menurutnya, banyak penduduk Sumsel pada usia kuliah (19-24 tahun) yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke PT. “Faktor utama yang menjadi kendala, ketidakmampuan masyarakat dari segi sosial ekonomi,” bebernya.
Helmi merinci, APK Sumsel untuk jenjang SD 97,91 persen, artinya hanya dua persen masyarakat Sumsel yang masih buta baca dan tulis. Lalu, APK jenjang SMP 85,32 persen dan SMA sederajat 55,93 persen. “Perlu adanya evaluasi, apakah sekolah gratis sudah tepat sasaran atau belum,” katanya.
Sedangkan, jika dinilai berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) Sumsel, untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, mencapai rata-rata 73,31 persen. “Cukup bagus, IPM tertinggi adalah kota Palembang dengan 76,73 persen,”imbuh Helmi.
Diakuinya, secara koalitas, 103 perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumsel sudah banyak mencetak generasi siap verja. Itu jika dibandingkan dengan tiga perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada saat ini. “Peranan PTS sangat dominan dalam menciptakan sumber daya manusia siap kerja. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,”ucapnya.
Masih menurut Helmi, pemerintah hendaknya tidak tebang pilih dalam memberikan bantuan kepada PTS. “Harus ada satu wadah yang menaungi PTS dalam menerima bantuan pemerintah. Jangan yang dibantu hanya berdasarkan kedekatan personal saja. Contoh, di provinsi tetangga, Pemprov-nya memberikan bantuan Rp30 miliar kepada PTS. Sumsel belum sampai ke situ,” bebernya.
Walikota Palembang, H Eddy Santana Putra yang menjadi salah seorang narasumber dalam seminar itu mengatakan, pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. “Palembang selalu memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam setiap program kerjanya,”ujar Eddy.
Di bidang pendidikan, ucap Eddy, Palembang sudah melampaui 100 persen untuk jenjang SD dan SMP. Sedangkan SMA, 98,2 persen. “Dalam waktu enam bulan ke depan, seluruh generasi muda di Palembang sudah mampu mengenyam pendidikan minimal SMA. Dan tiga tahun berikutnya, mnimal penduduk Palembang sudah wajib belajar 15 tahun atau minimal Diploma III (DIII),”jelasnya.
Narasumber lain, Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti berpendapat, program pendidikan di Sumsel baru sebatas kuantítas dan belum menyentuh kualitas pendidikan.
“Pendidikan itu harus memenuhi dua konten, karakter dan kompetensi. Nah, di Sumsel belum mencapai itu. Kita tidak boleh patah arang, karena memajukan pendidikan merupakan tugas kita semua,”pungkasnya. (mik/ce3)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Kurikulum Baru Bingungkan Guru
Redaktur : Tim Redaksi