jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan semakin menguat. Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Ali menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah. Sebab, kata dia, Sulteng selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.
"Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan, tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," ujar Ahmad Ali dalam pesan elektroniknya, Sabtu (3/8).
BACA JUGA: Nasdem: Polusi Jakarta Bukan Hanya Urusan Anies Baswedan
Karena itu, Ali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulteng mempersiapkan infrastuktur transportasi cepat dan alternatif serta kantong logistik. Menurut Ahmad, hal ini perlu disiapkan seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan.
Ali menyatakan letak Sulteng menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan. Hanya saja, legislator dapil Sulteng itu menyatakan hal itu tidak memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons ini.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tak Mau Mengikuti Cara NasDem
"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," urai anggota Komisi VII DPR itu.
Sejauh ini, lanjut Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama. Nah, ujar Ali, ke depan dibutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif. Maka dari itu kami membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," jelasnya.
BACA JUGA: Soal Pemindahan Ibu Kota, Andre Rosiade Khawatir Pemerintah Utang ke Tiongkok
Selain itu, kata dia, harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana pemprov.
"Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad.
Dia berpendapat bahwa harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.
Seperti diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli 2019 membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memilih Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Setuju Kursi Jaksa Agung Diisi Nonpartisan
Redaktur & Reporter : Boy