jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Andre menyoroti tentang sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas di ibu kota baru tersebut.
"Bapak Presiden Jokowi, dana APBN negara tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," kata Andre kepada jpnn.com, Kamis (1/8).
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Sugianto Sabran soal Kesiapan Kalteng jadi Lokasi Ibu Kota Negara
Atas hal itu, Andre khawatir pemerintah akan mengambil jalan pintas atas keinginan memindahkan ibu kota di tengah dana terbatas. Satu diantaranya, pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi.
"Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen," ucap dia.
BACA JUGA: Triawan Munaf Susun Masterplan Bekraf Creative District
BACA JUGA: Jokowi: Kalau Sudah Tiga Bulan Tanyakan ke Saya
Selain itu, lanjut dia, BUMN bakal menanggung pembiayaan atas rencana memindahkan ibu kota. Hanya saja, cara ini penuh risiko. Sebab, pemindahan ibu kota bukan proyek bersifat komersial.
BACA JUGA: Ahok Nilai Kaltim Layak jadi Lokasi Ibu Kota Negara, Begini Ulasannya
"Proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersial karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," ucap dia.
Dari situ, Andre berharap Jokowi bijak atas keinginan memindahkan ibu kota. Menurut dia, kondisi ekonomi negara tengah melemah dengan meningkatnya pengangguran.
"Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah bapak bisa meminta pinjaman ke Cina (Tiongkok, red). Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke Cina sangat mungkin dilakukan," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 80%, Istana Negara dan Gedung DPR RI di Gunung Mas
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan