jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendorong Pangkalan Udara (Lanud) Atang Sandjaja (Ats) berubah status menjadi bandara komersial.
Sebagai tahap awal, Institut Pertanian Bogor (IPB) University mulai melakukan kajian.
BACA JUGA: Video Vandalisme di Tugu Helikopter Lanud Atang Sanjaya
"Kajian dilakukan untuk meneliti sejauh mana aksesibilitas Lanud Atang Sanjaya jika dijadikan bandara komersil, termasuk kajian mengenai efisiensi jarak dari maupun keluar Bogor melalui jalur udara," ujar Komandan Wing (Danwing) IV Ats Kolonel Pnb Andy Ferdinan Picaulima, usai rapat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (29/1).
Menurut dia, pihak Lanud Ats mendukung penuh keinginan dari Pemkab Bogor tersebut. Pasalnya, akan ada sejumlah keuntungan ketika Lanud Ats menjadi bandara komersil.
BACA JUGA: Bandara Kertajati Sudah Mulai Layani Penerbangan Komersial
"Bisa meninggikan gairah ekonomi baru bagi masyarakat. Tentunya dengan didukung oleh sistem transportasi yang mumpuni," tuturnya.
Andy menjelaskan, panjang landasan pacu yang ada di Lanud Ats yaitu sepanjang 1.500 meter. Ketika diukur oleh ahli dari IPB, landasan tersebut masih memungkinkan untuk diperpanjang lagi 700 meter, sehingga panjangnya akan menjadi 2.200 meter.
BACA JUGA: Kemenangan Perdana Timnas U-19 di Bawah Polesan Shin Tae Yong
Namun, dengan panjang 1.500 meter, landasan pacu sudah dapat digunakan untuk pesawat komersil jenis ATR-72 atau Bombardir dengan kapasitas 40-45 unit.
"2.200 meter itu nanti tergantung pesawatnya apa, misalnya Boeing yang kecil seharusnya bisa. Yang jelas ATR-72, Bombardir itu pasti bisa," kata Andy.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan alasan Pemkab Bogor mendorong Lanud Ats menjadi bandara komersil.
"Kenapa kami ingin usulkan ini menjadi bandara komersil? Karena kami lihat juga pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor transportsinya akan lebih mudah kalau dari ATS ataupun banyak mahasiswa dan masyarakat dari luar kota, agar aksesnya lebih mudah," kata perempuan yang akrab disapa Ipah itu.
Menurut dia, langkah melakukan kajian itu merupakan saran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ketika hasil kajiannya sudah dilaporkan ke Pemprov Jawa Barat, kemudian akan ditembuskan ke Kementerian Perhubungan," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti