PURBALINGGA– Keluhan honorer yang bingung akan nasib mereka direspon cepat. Sayangnya, sampai saat ini Pemkab hanya bisa sebatas menjanjikan tak akan menggantung nasib honorer.
Bupati Purbalingga, Drs H Heru Sudjatmoko MSi menegaskan, Pemkab tidak akan membiarkan nasib guru honorer hingga waktu yang lama. Begitu ada petunjuk soal pengangkatan tenaga honorer yang telah masuk dalam database, Pemkab segera menindaklanjutinya.
Demikian disampaikan bupati saat menerima perwakilan Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Cabang Purbalingga di ruang rapat bupati, Rabu (22/2) sore. ”Prinsipnya, Pemkab menunggu komando dari pemerintah pusat untuk pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2),” kata Bupati Heru.
Dia mengatakan, untuk pengangkatan tenaga honorer tentunya berkaitan dengan penganggaran gaji. Tidak mungkin mengangkat guru honorer menjadi CPNS, tanpa ada alokasi anggaran untuk gaji.
”Kami berharap, kebijakan pemerintah pusat mengangkat honorer yang memenuhi syarat juga diikuti dengan penambahan anggaran. Jika ada petunjuk agar daerah menutup dana dulu, maka Pemkab juga akan berusaha menggunakan dana yang ada,” kata bupati.
Bupati Heru menjelaskan, jika mengacu pada hasil penyampaian aspirasi guru honorer di Jakarta, Senin (20/2) lalu, tenaga honorer yang masuk kategori K-1 akan diangkat mulai Maret 2012 hingga akhir 2012. Dengan demikian, Pemkab harus menyediakan anggaran untuk gaji. Sementara, APBD 2012 sudah berjalan.
”Kami berharap, dalam APBD Perubahan 2012 ada penambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk penggajian tenaga honorer yang diangkat CPNS tahun ini,” ujarnya.
Tenaga honorer yang terdata di Pemkab Purbalingga sebanyak 479 orang yang terinci 239 orang masuk kategori K-1 dan sisanya sebanyak 240 masuk kategori K-2.
Bupati Heru menyatakan, menghargai guru honorer yang memperjuangkan nasibnya di depan istana negara dengan cara yang sopan. "Kebetulan ketika bertugas di Jakarta, saya sempat melihat aksi penyampaian aspirasi tersebut. Saya jadi teringat punya baju PGRI di rumah, jika membawa mungkin saya ikut bergabung,” ujarnya.
Sementara itu, ketua FTHSNI Cabang Purbalingga Andri Supriyanto SPd mengungkapkan, dia berharap Bupati Purbalingga segera menindaklanjuti dengan bijaksana apabila Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS telah disahkan oleh Presiden.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Iskak SPd MPd. Sementara Bupati didampingi Wakil Bupati Drs Sukento Ridho Marhaendrianto MM, Plt Sekda Imam Subijakto SSos MSi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, C Sumarni, Kepala Bappreda Ir Setiyadi MSi, Inpektur Inspektorat Yanuar Abidin SH dan sejumlah pejabat lainnya. (tya/dis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin Pemeriksaan Terhambat di Meja Gamawan
Redaktur : Tim Redaksi