Pemkab Kotim Berjanji Memperjuangkan Guru Kontrak Menjadi PPPK

Sabtu, 03 Desember 2022 – 20:51 WIB
Wakil Bupati Irawati bersama pejabat lainnya melepas balon ke udara saat peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN ke-28 di Sampit, Sabtu (3/12/2022). (ANTARA/Norjani)

jpnn.com - SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berjanji kepada para guru khususnya yang berstatus tenaga kontrak.

Pemkab akan memperjuangkan mereka untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA: Tunjangan Profesi Terlambat, Kemdikbud Minta PNS Guru Konfirmasi ke Pemda

"Kami membantu saat pengangkatan PPPK, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui, tidak serta merta langsung diangkat," kata Wakil Bupati Irawati di Sampit, Sabtu (3/12).

Irawati menyampaikan itu saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional ke-28 di halaman kantor bupati.

BACA JUGA: Anggaran PPPK 2023 Bakal Spesifik, Tidak Ada Alasan Lagi Menolak Mengusulkan Formasi bagi Honorer 

Upacara diikuti ratusan guru dari perwakilan 17 kecamatan di Kotawaringin Timur.

Menurut Irawati, penegasan itu merupakan bagian komitmen dari Bupati Halikinnor bersama dirinya.

BACA JUGA: 19 Ribuan P1 Bakal Tidak Terakomodir di PPPK 2023, Solusi Ini Layak Dipertimbangkan 

Pemerintahan pasangan Halikinnor dan Irawati atau disingkat Harati, sangat memperhatikan bidang pendidikan, termasuk nasib para guru.

Saat ini, Kotawaringin Timur masih kekurangan guru, terlebih di perdesaan.

Guru yang ada saat ini pun sebagian masih berstatus guru kontrak daerah dan honorer sekolah yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Nasib para guru kontrak perlu perhatian karena mereka hanya mendapat gaji sekitar Rp 2 juta.

Ada guru honorer sekolah yang bahkan hanya digaji Rp 500.000 dengan pembayaran per tiga bulan.

Hal ini terjadi karena kurangnya guru dan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Jika mereka lulus dan diangkat menjadi ASN berstatus PPPK, maka kesejahteraan menjadi lebih baik.

Sebab, penghasilan yang diterima juga lebih tinggi dibanding tenaga kontrak.

Untuk itu, pemerintah daerah mendorong dan berupaya maksimal agar para guru kontrak bisa lulus seleksi PPPK.

Pemda berupaya membantu sesuai kewenangan, khususnya dalam hal administrasi.

Selanjutnya, tinggal perjuangan para guru saat seleksi oleh pemerintah pusat.

Ketua PGRI Kotawaringin Timur Suparmadi menyampaikan terima kasih atas dukungan bupati dan wakil bupati kepada para guru. Perhatian terhadap guru dinilai sangat penting karena juga berkaitan dengan dunia pendidikan secara umum.

"Ini juga menyangkut kualitas pendidikan dan upaya memberikan pelayanan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, serta melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang berakhlak sebagai generasi penerus," ujar Suparmadi.

Sementara itu, antusiasme ditunjukkan para guru kontrak yang hadir.

Mereka berharap pemerintah daerah benar-benar memperjuangkan nasib mereka, termasuk mengusulkan kuota PPPK untuk guru sebanyak-banyaknya sehingga banyak pula guru yang bisa terakomodasi menjadi PPPK.

"Mudah-mudahan saja pemerintah daerah berupaya keras memperjuangkan pengangkatan guru kontrak menjadi PPPK, termasuk dalam hal kuota. Kalau kuotanya tidak sebanding, tentu juga masih banyak yang belum terakomodasi, tetapi setidaknya, terima kasih atas komitmen baik ini," kata salah seorang guru, Nurul. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler