jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Legewarman, meminta Bupati Lalu Pathul Bahri segera melakukan mutasi.
Bukan tanpa alasan, pria yang akrab disapa Lege itu melihat bahwa sampai saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni.
BACA JUGA: Wabup Lombok Tengah Bicara Keberhasilan Pembangunan saat Safari Ramadan
Akibatnya, kata Lege, hal itu menjadi pemicu terhambat eksekusi anggaran tahun 2023.
"Karena ini sudah diwacanakan sejak bulan Januari lalu, tetapi sampai sekarang belum dilakukan," kata Lege, pada Senin (10/4).
BACA JUGA: Kabar Gembira Bagi Nakes di Lombok Tengah, Pemkab Akan Rekrut 1.031 PPPK
Ketua DPC PBB Lombok Tengah ini juga mengatakan bahwa, banyaknya jabatan yang terisi ini akan memperhambat pembangunan.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa jabatan yang kosong itu saat ini diisi oleh pejabat yang setara.
BACA JUGA: IRT di Lombok Tengah Dikejutkan ?Penemuan Bayi di Depan Pintu Rumahnya
Hanya saja, ujar Lege, itu bukan alternatif untuk menjalankan roda pemerintahan. Baginya, rangkap jabatan akan memperkeruh situasi.
"Mereka tidak akan fokus menjalankan tugasnya, makanya mutasi itu penting untuk segera dilakukan," tegas Lege.
Di sisi lain, Lege juga melihat bahwa saat ini banyak dinas yang diisi oleh orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya.
Hal itu juga menjadi landasan kuat baginya di Legislatif untuk mendesak Pemkab Lombok Tengah untuk merombak itu.
"Ini yang selalu kami minta agar Bupati lebih tegas untuk menempatkan orang dalam jabatan tertentu," ungkap Lege.
Sebelumnya, anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Andi Mardan dengan tegas mengatakan bahwa, banyak jabatan di OPD masing kosong akan berdampak dalam eksekusi anggaran 2023.
Mirisnya, kata Andi, tahun 2023 sudah masuk bulan keempat namun jabatan di sejumlah dinas masih yang tak terisi.
"Jangan sampai ini menjadi hambatan, karena ini kan harus dilakukan Pansel dan lain sebagainya," tegasnya.
Andi meminta Pemkab tidak abai melihat hal ini, mengingat bahwa di Lombok Tengah masih banyak program yang harus dikebutkan dalam tahun ini.
"Jangan sampai persoalan ini menjadi penghambat bagi pemerintah menjalankan programnya," pungkas Andi. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah