"Aspirasi pemekaran wilayah bukanlah tindakan makar yang akan memperlemah posisi pemerintah daerahKarena itu, wajib bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersatupadu dengan rakyatnya guna mewujudkan aspirasi pemekaran itu
BACA JUGA: Depag Tak Tahu Gafar Mengundurkan Diri
Bukan sebaliknya, menyumbat aspirasi dengan berbagai dalih," kata Basroni, di Sekretariat Negara, Jakarta, Minggu (11/1).Menurut pria yang berasal dari Nagari Asam Kumbang, Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan itu, aspirasi pemekaran itu sudah bergulir sejak lima tahun lalu dan secara konstitusi/substansi keberadaan suatu pemerintahan adalah untuk mengurus kepentingan rakyat karena rakyatlah yang berdaulat dan pemerintah itu ada justru karena ada rakyat.
Sistematika berbangsa dan bernegara ini jangan diputarbalikan menjadi seolah-olah yang berdaulat itu adalah pemerintah dan rakyat diperlakukan sebagai penghuni pondok kontrakan, kata Basroni, yang juga alumni FH Hukum Unand, Padang.
Basroni juga menyarankan agar Pemkab Pesisir Selatan tidak menutup mata terhadap prestasi gemilang berupa pembangunan infrastruktur yang diraih oleh Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat sebagai kabupaten pemekaran yang baru saja berusia 5 tahun.
"Bahkan yang memalukan kita, PAD ketiga kabupaten pemekaran itu saat ini sudah berada di atas Kabupaten Pesisir Selatan
Diceritakannya, hari gini, koq masih ada rakyat harus melakukan perjalanan berjam-jam untuk berurusan dengan pemerintahan
BACA JUGA: DIPA RIAU Diperjuangkan di APBN-P 2009
Dan itu memang terjadi setiap hari di Pesisir Selatan karena begitu panjangnya daerah yang dibawahinya.Dan saya yakin, duka-lara dan pengorbanan menempuh perjalanan panjang itu hanya dirasakan oleh masyarakat
BACA JUGA: Buah Naga Andalan Sumbawa Barat
"Kondisi ini harus segera dihentikan secara legal melalui pemekaran wilayah tentunya," tegas Basroni, yang juga alumni pasca Sarjana FH UI Depok itu.Menjawab pertanyaan beberapa persyaratan untuk sebuah pemekaran kabupaten yang disebut-sebut oleh kalangan pejabat Pemkab Pesisir Selatan tidak bisa dipenuhi oleh Wilayah Pesisir Selatan bagian Selatan, Basroni menyebut alasan itu sarat dengan kepentingan pemda yang dalam banyak hal keranjingan bermain politik praktis guna memenuhi syahwat berkuasa di sebuah wilayah yang luas.
"Pemerintahan yang baik itu mestinya tidak mencari-cari alasan kekurangan sebuah daerahBupati Nasrul Abit mestinya mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa Bupati Kabupaten Padang Pariaman Muslim Kasim yang dari awal bersikukuh untuk tidak memekarkan Kota Pariaman dahulunyaIni kan sangat memalukan," ujar Basroni, yang juga Wakil Sekjen DPP IKPS, di Jakarta.
Saya mengajak, kiranya bupati dan ketua DPRD Pesisir Selatan punya keinginan atau setidaknya niat yang baiklah untuk saudara-saudaranya yang tinggal di Pessel bagian Selatan itu dan jangan sampai alasan teknis mengaburkan substansi.
"Yang terbaik bagi masyarakat Pessel bagian Selatan itu adalah pemekaranAspirasi ini mestinya juga jadi pekerjaan pokok dari bupati dan ketua DPRDSebab hingga detik ini memang kedua pejabat itu (bupati dan ketua DPRD) belum menampakan niat baiknya untuk daerah tersebutHal ini terdeteksi dari prilaku pemerintahan kabupaten yang tidak mencantumkan anggaran di APBD 2009 untuk proses pemekaran," ujar Basroni.
Dia juga mengkritisi prilaku pemerintahan provinsi yang dinilainya tutup mata terhadap kesulitan rakyat Pesisir Selatan bagian Selatan dalam memperoleh pelayanan pemerintahan sebagai konsekuensi dari panjang wilayah Kabupaten Pessel.
"Saya menaruh hormat atas sikap Pak Gamawan Fauzi yang berjanji hanya satu periode jadi Gubernur SumbarTapi sikap yang demikian bukan berarti Pak Gamawan bisa melepas tanggung jawabnya terhadap gagalnya pendekatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Pessel bagian SelatanSecara moral, kita ingin sisa waktu jabatan gubernur yang saat ini dipunyai oleh Pak Gamawan juga dialokasikan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat Sumbar di Selatan itu," harapnya(Fas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syaukani Dirawat di RSPP
Redaktur : Tim Redaksi