SAMPIT – Kisruh penolakan terhadap pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah (Kalteng) disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim). Apalagi sebelumnya beredar kabar bahwa Kotim adalah salah satu daerah yang akan melakukan pembentukan pengurus FPI.
Jajaran Pemkab Kotim merapatkan barisan dengan melakukan koordinasi dengan Polres Kotim mengkaji secara mendalam mengenai organisasi masyarakat (ormas) tersebut. “Pemkab masih berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kesbang (Kesbangpolinmas) untuk mengkaji lebih mendalam apakah (FPI) memang diperlukan atau tidak (di Kotim),” kata Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri kepada sejumlah wartawan, Senin (13/2).
Meski demikian, Taufiq menegaskan, untuk sementara pihaknya akan mengusahakan agar pelantikan FPI itu ditunda terlebih dulu atau ditangguhkan. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta mengingat kerukunan umat beragama di Kotim sudah berjalan dengan baik.
Menurut Taufiq, kondisi di Kotim saat ini masih kondusif dan belum memerlukan ormas baru, pasalnya, di wilayah ini sudah ada sejumlah ormas yang hampir serupa dengan FPI untuk menjaga keamanan dan ketertiban antar umat beragama, seperti Forum Ukhuwah Islamiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan ormas lainnya.
“Ormas yang ada di Kotim juga membantu untuk keharmonisan kemasyarakatan dan kerukunan hidup bergamaa, termasuk FKUB yang telah dikukuhkan kepengurusan yang baru,” katanya.
Seperti diberitakan, pelantikan FPI Kotim yang rencananya dilakukan Minggu (12/2) malam, sekaligus acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Sampit, batal dilakukan. Hal itu menyusul batalnya kedatangan Habib Rizieq selaku pimpinan tertinggi ormas tersebut.
“Karena ternyata ada halangan yang menyebabkan batalnya kedatangan Habib Riziq, ya terpaksa pelantikan dibatalkan dulu,” ucap Ustaz Arman selaku sekretaris kegiatan kepada Radar Sampit (Grup JPNN).
Selain itu, Lembaga Musyawarah Masyarkat Dayak Daerah Kotawaringin Timur (LMMDD-KT) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim telah menggelar rapat di markasnya di Jalan Achmad Yani Sampit. Rapat itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama serta dari pihak keamanan, Kodim 1015 Sampit dan Polres Kotim.
Mereka sepakat agar pembentukan FPI Kotim untuk sementara ditangguhkan, mengingat organisasi tersebut dianggap belum saatnya hadir ditengah kondisi daerah yang saat ini benar-benar kondusif.
Sekretaris DAD Kotim, Hamidhan J Biring mengatakan, masyarakat di Kotim juga mayoritas orang Dayak dan mayoritas muslim, namun untuk hadirnya FPI perlu pertimbangan lebih dulu. Para pengurus FPI diminta bersabar mengingat banyak tatanan kehidupan masyarakat lokal di Kotim yang juga harus dihormati, sesuai dengan filosofi “Huma Betang”.
“Jadi tidak perlu ada FPI, dan masyarakat kita selama ini tetap menjaga keimanan dan menjunjung tinggi ajaran agama terutama agama Islam. Kehidupan keagamaan di daerah kita sudah cukup harmonis dan masyarakat belum memerlukan adanya organisasi itu,” tandasnya. (ign)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPI Masuk tanpa Komunikasi
Redaktur : Tim Redaksi