jpnn.com, AMBON - Pemerintah Kota Ambon, Maluku, akan mengajukan usulan 1.140 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Sebagian besar terdiri dari formasi guru, 940 orang. Sisanya tenaga kesehatan dan teknis lainnya.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Langsung Penempatan PPPK, Ini Jadwal Pengangkatannya
“Saat ini, sementara, dilakukan verifikasi dan validasi data. Kami berharap rampung dalam minggu ini selanjutnya disampaikan ke Kemenpan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon Benny Selanno di Ambon, Selasa (12/7).
Dia mengatakan upaya tersebut dilakukan seiring rencana penghapusan honorer.
BACA JUGA: Daerah Ini Menargetkan 2.600 Guru Honorer menjadi PPPK
Oleh karena itu, dilakukan upaya mengajukan formasi PPPK untuk beberapa tenaga strategis yang bisa dialihstatuskan menjadi PPPK.
"Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan ke Kemenpan-RB formasi tenaga guru, kesehatan dan teknis honorer dan kontrak sebagai alih status menjadi PPPK," ungkapnya.
BACA JUGA: Surat Perintah Tugas 1.166 Guru PPPK Sudah Diterbitkan, Gaji akan Dirapel
Dia menjelaskan bahwa persyaratan utama seorang guru diangkat adalah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
"Tahapan validasi telah dilakukan ke arah itu, karena kami melihat keseluruhan jumlah tenaga guru honor yang sudah memiliki NUPTK dan yang belum," katanya.
Benny mengakui pihaknya berupaya mengakomodasi tenaga kontak dan honorer untuk dialihkan status menjadi PPPK.
“Kami berupaya, tetapi untuk pelaksanaan kami masih menunggu dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan saja," pungkas Benny. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi