jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun menyoroti rapid test massal di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Ia menyayangkan adanya pengumpulan massa untuk melakukan rapid test di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada Rabu (25/3) kemarin.
BACA JUGA: Soal Rapid Test, Ini Saran KNPI untuk Pemerintah
Rapid test yang diikuti 365 tenaga medis itu tidak sejalan dengan imbauan pemerintah untuk menghindari keramaian dan menjaga social distancing.
Terlebih, salah satu peserta rapid test berstatus orang dalam pengawasan (ODP) Corona. Sebab, dia menghadiri acara Musda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Karawang yang menjadi salah satu sumber penyebaran Corona di Jawa Barat.
BACA JUGA: Daripada Sibuk Rapid Test Anggota DPR Sebaiknya Dana Disiapkan untuk Pasien Corona
Dua pimpinan daerah yang ikut dalam acara Musda HIPMI telah dinyatakan positif Corona. Keduanya yakni Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Rapid test Covid-19 di Bekasi yang diikuti para dokter, perawat, dan analis dianggap berpotensi menyebarkan virus Corona.
BACA JUGA: Bu Risma Tak Lelah Keliling Kampung Imbau Warga Jaga Jarak
Hal itu pun juga menjadi salah satu kekesalan seorang dokter di rumah sakit swasta di Kota Bekasi berinisial W yang juga menjadi salah satu peserta rapid test Covid-19.
Ia kesal lantaran kegiatan yang bertujuan baik malah berpotensi menjadi penyebaran virus.
"Itu salah satu kelemahan dari model rapid test massal. Pemerintah lagi-lagi melakukan kesalahan, membuat kebijakan tanpa pikir panjang,” ujarnya, Kamis (26/3).
"Pemkot Bekasi melakukan rapid test massal sepertinya karena kebijakan atau arahan dari Gubernur Jawa Barat, dan itu juga arahan dari pemerintah pusat atau disetujui pemerintah pusat. Jadi harus diingatkan semuanya,” sambung Ubedilah.
Ia berharap Presiden Joko Widodo menegur pimpinan daerah yang masih tetap ngeyel melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang yang berisiko penyebaran virus lebih tinggi.
"Kalau massa berkumpul secara tidak beraturan bahkan orang dengan status ODP juga ikut berkerumun tanpa jarak, ini justru ngaco. Segera ditegur secara keras ini. Menurut saya rapid test dihentikan saja, berbahaya,” tegas Ubedilah. (rmol)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti