jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melayangkan surat keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait film besutan Garin Nugroho berjudul Kucumbu Tubuh Indahku yang dianggap memicu perilaku penyimpangan seksual.
Dalam surat nomor: 460/HUK/DPAPMK, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad menegaskan dalam rangka menjaga dan memelihara masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari perilaku penyimpangan seksual di Kota Depok dan untuk penguatan ketahanan keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual beserta dampaknya, maka Pemerintah Kota Depok mengajukan keberatan terhadap penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku, khususnya di wilayah Pemerintah Kota Depok.
BACA JUGA: Kucumbu Tubuh Indahku, Isu Maskulin - Feminin Berbungkus Budaya Lokal
Pemkot Depok juga berharap penayangan film tersebut dihentikan karena, pertama, adegan penyimpangan seksual yang ditayangkan di film tersebut bisa memengaruhi cara pandang/perilaku masyarakat terutama generasi muda untuk mengikuti bahkan membenarkan perilaku penyimpangan seksual.
Kedua, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ketiga, bisa menggiring opini masyarakat terutama generasi muda, sehingga menganggap perilaku penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang biasa dan bisa diterima.
BACA JUGA: Perankan Petinju di Kucumbu Tubuh Indahku, Randy Pangalila Cedera
Dari tiga poin tersebut Wali Kota Depok kembali mengirim surat keberatan tembusan ke Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
BACA JUGA: Khan Libatkan Drag Queen biar Luwes
(Baca Juga: Kucumbu Tubuh Indahku, Isu Maskulin - Feminin Berbungkus Budaya Lokal)
Sementara, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluaraga (DPAPAMK) Depok, Nessi Annisa Handari menerangkan, Pemerintah Kota Depok akan segera menyurati bioskop-bioskop di Kota Depok. Supaya tidak menayangkan film berjudul Kucumbu Indah Tubuhku.
“Setelah kami mengirim surat ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kami akan langsung mengirim surat juga ke seluruh bioskop di Kota Depok tanpa terkecuali,” terang Nessi kepada Harian Radar Depok, Rabu (24/4).
Menurut Nessi, langkah yang diambil Pemkot Depok dengan menyurati KPI merupakan tindakan yang tepat. Sebab film yang berisi konten penyimpangan seksual itu dianggap dapat mempengaruhi cara pandang remaja, untuk mengikuti adegan yang ada pada film.
“Film ini juga kami anggap sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pemkot Depok akan terus memantau tayangan film di bioskop,” tegas Nessi.(san/hmi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Projo Optimistis Jokowi Menang di Depok
Redaktur : Tim Redaksi