jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran di APBD 2017 untuk rekrutmen CPNS tahun ini.
Hanya saja, tahun ini tidak ada pemda yang diperbolehkan merekrut CPNS, kecuali Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Karenanya, anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya akan dikembalikan.
BACA JUGA: Ombudsman: Rekrutmen CPNS Mulai Bagus, Bebas KKN
"Semua akan kami kembalikan. Dananya tidak sampai Rp 30 miliar. Karena ini (tidak adanya penerimaan CPNS, Red) perintah langsung dari pusat, jadi kita harus laksanakan," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, Senin (25/9).
Padahal, lanjut Mia, pihak pemkot sudah sering komunikasi intensif dengan pusat terkait pelaksanaan tes CPNS.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS, Pemkab Siap Ajukan Usulan Formasi
Namun beberapa kali bertanya ke pusat, akhirnya mendapatkan kepastian tidak ada tes CPNS di Surabaya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan bahwa penghentian penerimaan CPNS tersebut tidak masalah dan sudah benar.
BACA JUGA: Honorer K2 Merasa Lebih Jago daripada CPNS Lulusan Cumlaude
Apalagi sudah menjadi instruksi langsung dari pemerintah pusat. "Ya mau bagaimana lagi, perintahnya dari pusat ya harus dilaksanakan," katanya kepada Radar Surabaya, Senin (25/9).
Sebelumnya seperti diberitakan, politisi yang karib disapa Awi ini sempat menilai pemkot lebih suka pegawai outsourcing daripada menggelar penerimaan CPNS baru.
Ia menunjuk pada kenyataan bahwa hampir di semua SKPD menganggarkan untuk penerimaan tenaga outsourcing.
“Hampir semua SKPD punya anggaran untuk rekrutmen outsourcing, giliran ada penerimaan CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru yang terdidik, profesional, dan permanen. Padahal setiap tahun, selalu dianggarkan untuk penerimaan CPNS,” ulasnya.
Lebih jauh ia mengatakan jika dalam setiap tahun, Komisi A mendapatkan update laporan soal PNS yang memasuki masa pensiun dengan jumlah ribuan orang, terutama untuk tenaga guru atau pendidik.
“Jumlah persisnya saya lupa, tapi mestinya data itu terus update. Karena pada akhir 2016 lalu, saat pembahasan APBD 2017, BKD telah melaporkan ke kami di Komisi A tentang ribuan pejabat dan staf PNS yang pensiun, terutama guru,” katanya. (ard/jay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Citilink Gandeng Pemkot Surabaya, Bu Risma Bersyukur
Redaktur & Reporter : Soetomo