jpnn.com, TANGERANG - Pogram Sekolah Penggerak (PSP) jadi salah satu program prioritas dan strategi utama Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan satuan pendidikan.
Dengan program ini, harapannya guru maupun sekolah penggerak bisa tambah kritis, kreatif, beriman, bertakwa, dan berkebinekaan.
BACA JUGA: Ini Mekanisme Seleksi Kepsek Calon Sekolah PenggerakÂ
Dalam kunjungan spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, terungkap jumlah sekolah penggerak yang ada di Provinsi Banten sebanyak 75 sekolah.
Dari 75 sekolah, 26 sekolah adalah jenjang dasar (SD), 23 SMP, 16 SMA, dan 10 PAUD.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Kemendikbud Berikan Afirmasi Passing Grade untuk Guru Honorer
“Dari 75 sekolah penggerak ini secara bertahap bisa menggerakkan pendidikan di Provinsi Banten,” kata Direktor Sekolah Menengah Atas, Suhartono Arham, di Kantor Wali kota Tangerang, Banten, Jumat (3/9).
Suhartono mengatakan setelah diluncurkan, PSP tidak dilepas berjalan sendiri. Program ini, kata dia, perlu kesinambungan, dan pendampingan konsultatif dan asimetris.
“PSP butuh energi yang besar, oleh karena itu pendampingan kami lakukan secara intensif,” tuturnya.
Dalam melakukan pendampingan, Kemendikbudristek menggandeng unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di setiap wilayah, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD), atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikn dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Guru, kepala sekolah, atau satuan pendidikan yang masuk dalam daftar penggerak, kata Suhartono harus benar-benar memahami program ini dan berkonsultasi dengan pendamping.
Ketua kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, dalam kesempatan tersebut bersama seluruh anggota yang ikut, hadir di Kota Tangerang untuk mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan terkait PSP. Juga menyerap aspirasi dari Pemkot Tangerang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali kota Tangerang Syahruddin mengatakan keberadaan PSP dilihat sebagai momentum kebangkitan sekolah di Tangerang, dalam mengembangakan kompetensi siswa secara holistik untuk pendidikan lebih bermutu.
Dia menyebutkan keberhasilan sekolah penggerak sedianya diawali dengan SDM yang unggul yang dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. “Dengan PSP ini akan lebih meningkatkan SDM kita yang akan menghasilkan generasi unggul,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin. Dalam kesempatan tersebut Jamaludin menjelaskan profil pendidikan di Kota Tangerang yang memiliki jumlah penduduk mendekat dua juta jiwa. Dia menuturkan, terdapat 32 sekolah penggerak di Kota Tangerang yang terdiri dari 6 TK, 13 SD, dan 13 SMP.
Adapun jumlah guru yang ada di Kota Tangerang adalah 3.575 guru TK, 8.067 guru SD, dan 3.330 guru SMP.
Dari ribuan guru tersebut, yang masuk dalam guru penggerak di Kota Tangerang adalah sebanyak 12 guru di jenjang TK, 52 orang guru jenjang SD, dan 130 guru di jenjang SMP.
Guna mendukung peningkatan kualitas guru, Pemkot Tangerang mengalokasikan anggaran untuk insentif dan dan honorarium. Jamaludin menyebut, guru penggerak di Kota Tangerang mendapat insentif sebesar Rp 650 ribu, baik guru PAUD di sekolah negeri atau swasta.
Di samping insentif, pemda juga mengalokasikan dana untuk honorarium guru honor di sekolah negeri sebesar Rp 3,2 juta perbulan yang total targetnya mencapai lima ribu orang.
“Honor 3,2 juta rupiah tersebut juga ditambah BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, di jenjang SD dan SMP negeri,” ungkap Jamaludin.
Selain untuk guru, Pemkot Tangerang juga menyediakan anggaran untuk peserta didik yang tidak dapat diterima di sekolah negeri akibat zonasi sebesar Rp 1 juta persiswa. Dana tersebut bisa digunakan sebagai uang pangkal masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah swasta.
Adapun hal-hal yang dilakukan Pemkot Tangerang selama penerapan kebijakan Program Sekolah Penggerak ini antara lain sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, Dinas Pendidikan memotivasi dan mengimbau semua sekolah dasar dan menengah untuk daftar PSP.
Setelah mendaftar, sekolah dipantau dan didampingi hingga keluar hasil seleksi. Setelah ditetapkan, pendampingan dan penguatan sumber daya manusia terus dilakukan melalui komite pembelajaran hingga in house training. (esy/jpnn)
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad