jpnn.com, JAKARTA - Tersingkirnya Basuki T Purnama alias Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta tak otomatis membuat hubungan eksekutif dan legislatif adem ayem tanpa konflik.
Buktinya, kini hubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD kembali memanas. Pembahasan raperda jadi pemicunya.
BACA JUGA: Geram! Taufik Sebut Pidato Viktor Laiskodat Tak Beradab
Sekretaris Daerah Saefullah menuding dewan pemalas dan tidak menjalankan tugas mereka sebagai legislator. Akibatnya banyak raperda yang mangkrak pembahasannya.
Pernyataan ini jelas membuat petinggi dewan marah. Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menyebut pernyataan Saefullah tidak berdasar.
BACA JUGA: Penertiban Trotoar Harus Pakai Cara Manusiawi
Pasalnya, selama ini pemprov tidak memberikan naskah akademik. ’’Apa yang mau dibahas kalau tak ada naskah akademik. Bahas dodol. Kalau tak mengerti lebih baik diam saja Saefullah,’’ tegas Taufik dengan nada tinggi, Selasa (8/8).
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI itu balik mengkritisi jajaran pejabat di lingkungan eksekutif. Menurut dia, hingga kini eksekutif tidak kunjung membereskan naskah akademik yang akan dibahas.
BACA JUGA: 25 Persen Gedung Bertingkat Jakarta Melanggar Ketentuan Teknis
Kalau pun ada, hanya dua raperda yang mengatur tentang reklamasi. Dua raperda ini sengaja tidak dibahas DPRD karena proyek tersebut bermasalah.
’’Lantas, sekarang apa mau dibahas? Kerak telor? Nanti saya undang semua, termasuk gubernur dan sekda. Biar tahu siapa yang salah sebenarnya,” ucap Taufik lantang.
Menurut ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI itu, Saefullah seharusnya mengoreksi kinerja anak buahnya agar maksimal dalam mengerjakan naskah akademis setiap raperda.
Dengan begitu, tidak ada raperda yang direvisi saat akan diberikan. ”Raperda perpasaran ditarik lagi karena katanya salah. Raperda PDAM juga direvisi lagi. Terus apa yang dibahas?” tandas Taufik.
Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta anggota DPRD menyelesaikan 32 rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum dibahas.
Saefullah mengatakan masih banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perda.
"Saya harap anggota Dewan bahas karena pekerjaan di depan banyak. Kalau nggak dibahas, pekerjaan makin numpuk. Pembangunan kan harus berjalan. Masak nunggu apa gitu. Saya juga nggak ngerti. Tiap hari hadir tapi hanya kongko," kata Saefullah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (8/8). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekda DKI: Sebesar Itu Kok Bisa Dicuri?
Redaktur & Reporter : Adil