jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempersoalkan langkah Pemprov DKI membayar commitmen fee Formula E 2021. Menurut dia, dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran untuk penanganan wabah.
“Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil,” kata Anggara, Rabu (23/4).
BACA JUGA: PSI: Anies Harus Pastikan PSBB Efektif, Jangan Sia-siakan Pengorbanan Rakyat
Berdasarkan informasi dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar.
Anggara mengatakan, dampak negatif covid-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pendapatan daerah berkurang yang berujung pada defisit anggaran.
BACA JUGA: Pakar Dukung PSI Terkait Transparansi Kemenkes
“Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya Pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp 149.500 per paket, duit commitment fee Rp 200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga,” ujar Anggara.
Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.
BACA JUGA: Surat Terbuka untuk Menkes Terawan, PSI Sampaikan 9 Rekomendasi Terkait Wabah Virus Corona
“Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp 1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp 600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan," beber dia.
"Saya ingatkan! Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil,” tegas Anggara.
Anggara menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, pendapatan Pemprov DKI baru mencapai Rp 11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.
“Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” tutur Anggara.
Anggara memperkirakan pihak Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi. Namun, dia menilai alasan tersebut tetap tidak bisa diterima.
Menurut Anggara, kontrak bukanlah kitab suci yang tak bisa dinegosiasi ulang saat situasi berubah. Apalagi wabah virus corona adalah masalah berskala global.
“Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan menurut saya seharusnya Pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Di masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tutup Anggara. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil