jpnn.com - JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI menemukan banyak hal fiktif. Salah satunya ialah Pekerja Harian Lepas (PHL) di Pemprov ibu kota.
"Ini banyak fiktifnya untuk PHL-PHL. Jadi kami pakai mandor, kami tidak mau urus," ujar pria yang karib disapa Ahok tersebut di Balai Kota, Jumat (10/7).
BACA JUGA: Terminal 2E Terbakar, Ini Hasil Penyelidikan Kemenhub
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tidak ingin lagi melihat ada kecurangan. "Saya tidak mau lagi ada mark up apalagi ada fiktif," tambah suami Veronica Tan itu.
Sementara itu, Ahok juga menandatangani perjanjian kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD). Ahok menyatakan, penandatanganan itu hanya sekadar rutinitas.
BACA JUGA: Kesal, Ahok Ancam Pecat Sekwan DPRD DKI
Hal itu dilakukan karena kewajiban peraturan. Dia mengaku lebih mengutamakan para SKPD atau UKPD memperlihatkan kinerja.
"Saya pikir kami ngulang-ngulang saja yang sama, tahun lalu juga tanda tangan yang sama pakta integritas. Kami lakukan cuma karena kewajiban peraturan. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah kinerja yang terlihat," ucap Ahok. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Polisi Belum Bisa Pastikan Benda Apa yang Meledak di Alam Sutera
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Go-Jek, Ahok Sadar Langgar UU, Tapi...
Redaktur : Tim Redaksi