jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menghapus pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak mencapai Rp 2,8 triliun.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan peringanan pokok pajak, dan denda bagi pemilik kendaraan yang menunggak di tahun-tahun sebelumnya itu berlaku pada 2025.
BACA JUGA: Coretax Bermasalah di Awal Tahun, Misbakhun Tetap Yakin Penerimaan Pajak segera Rebound
Lutfhi menjelaskan masyarakat hanya diwajibkan membayar pajak berjalan pada tahun ini. Sementara pemutihan ini berlaku pada pembayaran mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.
"Posisinya adalah pajak kendaraan bermotor di Jateng itu piutangnya hampir Rp 2,8 triliun. Masyarakat belum bayar pajak," tutur Luthfi di kantornya, Senin (24/3).
BACA JUGA: Tim DJP Jatim III Dilaporkan ke KPK Terkait Pemeriksaan Pajak PT Arion Indonesia
Dasar penghapusan pokok pajak, dan denda itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah.
Termasuk rapat dengan 35 bupati, wali kota, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Jasa Raharja.
BACA JUGA: Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
"Kami sudah rapat untuk mengambil review agar kami melakukan penghapusan pokok pajak, dan dendanya," kata Luthfi.
Mantan Kapolda Jateng itu mengimbau agar masyarakat memanfaatkan keringanan yang diberikan karena aturan itu hanya berlaku selama 83 hari.
"Harus cepat karena kesempatan ini yang kami berikan. Makanya kami lakukan agar masyarakat merasa diiringankan pajaknya, dan kami tetap dapat (pemasukan PKB, red)," ujarnya.
Kendati telah menghapuskan pokok pajak, dan denda bagi warga yang menunggak, mereka tetap diwajibkan membayar pajak berjalan di tahun ini sebagaimana mestinya.
"Pajak berjalan harus dibayar. Dia datang harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun itu, yang 2025. Maka piutangnya kami akan hapuskan, tetapi kami kasih batas waktu,” ujar Luthfi.(wsn/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Wisnu Indra Kusuma