jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut menjadikan Pemprov Jateng meraih rekor dengan opini WTP 12 kali berturut-turut.
BACA JUGA: BMKG Imbau Masyarakat Mewaspadai Potensi Rob di Pesisir Jabar, Jateng, dan DIY
Opini WTP dari BPK RI itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng Tahun 2022. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit.
Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Ketiga Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang.
BACA JUGA: Jateng Cetak Hattrick sebagai Provinsi Terbaik Pertama dalam PPD Bappenas
"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di pemprov mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun ada catatan yang mesti dilakukan untuk perbaikan," kata Ganjar dalam keterangan persnya, Selasa (22/5).
Ganjar mencatat ada tiga poin yang diberikan BPK RI yang masih harus ditindaklanjuti, antara lain ihwal penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri di SMKN tidak sesuai dengan tata kelola keuangan daerah.
BACA JUGA: Ganjar Resmikan Rumah Pembauran Kebangsaan Jateng Sebagai Wujud Komitmen Toleransi
Lalu, realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan senilai Rp 610,2 miliar.
Terakhir, ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, kekurangan volume dan pengenaan denda atas kontrak pekerjaan belanja modal enam OPD senilai Rp 6,9 miliar.
"Tiga catatan tadi langsung kami kerjakan alhamdulillah kawan-kawan langsung bergerak. Artinya WTP ini tidak membuat pekerjaan kami biasa-biasa saja, pekerjaan harus luar biasa, governance harus berjalan dan yang menjadi catatan BPK harus diperbaiki," kata Ganjar.
Ganjar menyampaikan BPK RI memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan catatan yang diberikan.
Tak berselang lama seusai rapat, Ganjar pun langsung mengerahkan jajarannya di Pemprov Jateng untuk mengerjakan catatan tersebut agar opini WTP 12 kali berturut-turut bisa diraih dengan hasil yang sempurna.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mengalami penurunan dalam kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ganjar meminta pemkab lebih serius dan meningkatkan kinerjanya.
"Saya mengingatkan karena di Jawa Tengah ada salah satu kabupaten yang turun, jadi yang kemarin sudah 100 persen WTP ada yang turun. Yang turun ini mesti jadi pembelajaran pengelolaan pemerintah daerah agar tidak main-main, ini di Pemalang," imbau Ganjar.
Sebagai informasi, sebanyak 1.657 rekomendasi dari 1.826 rekomendasi BPK RI atau sekitar 90,74 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti Pemprov Jateng. Hal itu pun mengukuhkan opini WTP 12 kali berturut-turut. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angka Kemiskinan di Jateng Bisa jadi Batu Sandungan Ganjar di Pilpres 2024? Simak Kata Denny JA
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan