jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/kota peduli HAM.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana pada Peringatan Hari HAM se-dunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023 malam.
BACA JUGA: Indeks HAM Menjelang 1 Dekade Rezim Jokowi Mengalami Stagnasi
Penghargaan tahun ini dinilai istimewa disbanding tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM.
Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, ada 34 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.
BACA JUGA: Berhasil Terapkan Sistem Merit, Pemprov Jateng Beri Penghargaan Kepada 22 Pemda
“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana seusai menerima penghargaan.
Banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan ini.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Optimistis Angka Stunting Mengalami Penurunan
Selain itu, penilaian penghargaan ini juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial budaya.
Dalam kesempatan tersebut, Nana juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng juga menerima penghargaan.
Nana mengaku akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.
“Ke depan, kami harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan makin memahami dan makin melaksanakan HAM,” katanya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.
Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.
“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari