jpnn.com - PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM setempat.
Salah satu upaya komitmen tersebut melalui penyelenggaraan Temu Bisnis Penyedia UMKM dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Pegadaian Resmikan Vending Machine yang Menjual Produk UMKM
Sejak Januari 2022, Pemprov kalbar telah menginisiasi percepatan pengadaan digital, sesuai dengan program e-purchasing Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), yaitu melalui pemanfaatan marketplace yang tergabung sebagai mitra resmi Toko Daring LKPP.
Program ini bertujuan untuk mendorong pengadaan barang/jasa menjadi transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sekaligus untuk memberdayakan para pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
BACA JUGA: Pemprov Banten Gelar Temu Bisnis Penyedia Lokal dan Sosialisasi MbizTravel
Hingga kini, lebih dari 2.000 pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra resmi Toko Daring LKPP.
Namun, masih banyak penyedia yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
BACA JUGA: Cukup Rp 200 Ribu, Redpumpkin Generative AI Siap Jaga Data UMKM
Hal itulah yang menjadi alasan atas diselenggarakannya kegiatan Temu Bisnis antara Penyedia UMKM dan OPD.
"Sejak awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung proses pengadaan pemerintah secara digital melalui Toko Daring, karena sistem pengadaan dari Toko Daring yang transparan, efektif serta amanah," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK.
"Kami terus mendorong semua perangkat daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, dan kami juga sudah mengeluarkan surat imbauan untuk pemanfaatan Toko Daring ini sebagai bagian dari proses pengadaan digital barang dan jasa pemerintah."
"Kami yakin dengan keberadaan Toko Daring yang menjadi solusi di era digitalisasi dalam pengadaan pemerintah, sebagai upaya untuk mendorong integritas para pelaku khususnya UMKM dan OPD yang terlibat dalam proses ini," imbuh Ignasius.
Hingga 31 Desember 2023, transaksi pengadaan digital barang/jasa di Provinsi Kalimantan Barat melalui platform Mbizmarket telah mencapai lebih dari Rp 290 miliar yang berasal dari 63.254 pesanan.
Total transaksi di Provinsi Kalimantan Barat berasal dari 1.146 OPD.
Saat ini, lebih dari 2.063 penyedia telah terdaftar di platform Mbizmarket, dan sekitar 1.000 penyedia berpartisipasi aktif untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi keberadaan Mbizmarket sebagai salah satu mitra resmi Toko Daring LKPP RI yang mendukung transformasi pengadaan digital di Kalimantan Barat," kata Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat, Prasetyo Tri Sejati.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memulai transaksi perdana di Mbizmarket pada Januari 2022, dan terus berlanjut hingga saat ini. Kami berharap, akan lebih banyak lagi UMKM yang bergabung di Toko Daring, khususnya di Mbizmarket, untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah."
"kami juga akan memaksimalkan para OPD yang ada di dinas, badan, maupun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, agar pertumbuhan ekosistem perekonomian daerah, khususnya di Kalimantan Barat dapat meningkat ke depannya, dengan adanya kerja sama yang baik antara pelaku UMKM dan OPD," ujar Prasetyo.
Dalam kegiatan Temu Bisnis antara para pelaku UMKM dengan OPD di Provinsi Kalimantan Barat ini, secara bersamaan, juga diperkenalkan fitur terbaru Mbizmarket, yakni MbizTravel.
Kegiatan itu diselenggarakan sekaligus sebagai sosialisasi fitur MbizTravel di Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan satu-satunya marketplace yang tergabung dalam mitra resmi Toko Daring LKPP yang mempunyai layanan untuk mengatur Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif serta efisien, dan terhubung dengan banyak travel agent lokal di daerah.
“Kami mengapresiasi atas kesempatan serta kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui platform Mbizmarket," ujar CCO & COO Mbizmarket Andhie Saad.
"Kami juga mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kalimatan Barat, sekarang saatnya beralih ke travel lokal, dalam upaya mendukung pelaku usaha travel agen – travel agen lokal di Provinsi Kalimantan Barat."
"Kami memberikan akses 24/7 bagi OPD Provinsi Kalimantan Barat ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan travel agen-travel agen lokal yang telah bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel agen di Indonesia."
"Dengan termin pembayaran yang fleksibel, pembayaran yang dapat dilakukan secara online, dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS, dengan nilai transaksi maksimal hingga Rp 10.000.000 sekali pembelian. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyederhanakan perencanaan perjalanan dinas anda, dan mendukung bisnis travel agen lokal di Provinsi Kalimantan Barat,” imbuh Andhie. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan