jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima puluhan orang yang tergabung dalam Tim Presidium Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara.
Pertemuan yang berlangsung di ruang delegasi Nusantara IV itu dihadiri gubernur Kalimantan Utara, ketua DPRD Kalimantan Utara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, bupati Malino, dan bupati Bulungan.
BACA JUGA: DPD Tampung Pengaduan Warga Cilegon Terkait Sengketa Lahan
Hadir pula anggota DPD RI Provinsi Kaltim Muhammad Idris dan anggota DPD RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza.
Nono mengatakan, pembentukan DOB sangat penting bagi DPD RI.
BACA JUGA: Akhirnya DPD RI Menetapkan Dua RUU Inisiatif
Sekitar 173 DOB telah diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat prioritas. Sayangnya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah belum dapat memenuhi usulan.
Pasalnya, moratorium dan keuangan negara yang belum memungkinkan.
BACA JUGA: Komite II DPD Dorong Pemerintah Bangkitkan Industri Rotan
Meski demikian, DPD RI masih terus berupaya meyakinkan pemerintah sambil terus memperjuangkannya melalui pembahasan bersama Komisi II DPR RI.
“Percayalah, DPD RI akan terus berjuang. Jadi, kalau ada informasi yang katakan DPD berhenti di tengah jalan, itu tidak ada. Proses sedang berjalan. Bolanya ada di DPR dan pemerintah. Namun, DPD terus akan berusaha karena kami adalah representasi daerah dan berjuang untuk daerah,” ujarnya.
Nono berharap pemerintah memiliki pertimbangan khusus yang sifatnya top down.
Sebab, kelima daerah calon DOB itu merupakan wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Harusnya ada pilihan-pilihan khusus, menggunakan pertimbangan yang sifatnya top down dan Kaltara memiliki ruang untuk itu. Tinggal dilihat mana yang paling prooritas karena ini hanya soal waktu. DOB Kaltara bukan hanya persoalan aspirasi daerah tapi bicara kebutuhan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, saat ini ada lima calon DOB di Provinsi Kalimantan Utara.
Yakni, Kabupaten Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Apau Kayan, Kabupaten Krayan, dan Kota Tanjung Selor.
"Kelima calon DOB di Kaltara telah memenuhi berbagai persyaratan dalam hal aspek regulasi. Berdasarkan kajian yang ada, pembentukan DOB di Kaltara akan mewujudkan kedaulatan nasional dan menyejahterakan masyarakat di daerah perbatasan," jelasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Puji Kesiapan KPU-Bawaslu Hadapi Pilkada 2018
Redaktur : Tim Redaksi