BATAM - Isu kenaikan BBM dan seringnya terjadi kelangkaan BBM di Kepri ditanggapi serius Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani. Diperkirakan, kenaikan BBM Ini akan berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat di Propinsi Kepri.
Mencegah hal ini Gubernur langsung mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD se Provinsi Kepri,di Gedung Graha Kepri, Selasa (13/3). Rapat koordinasi ini terkait antisipasi kenaikan harga BBM. Salah satu langkah antisipastif adalah dengan membentuk tim monitoring terpadu kenaikan BBM.
Tim monitoring ini akan bertugas untuk mengawasi suplay barang kepada konsumen. Selain itu tim monitoring ini juga akan melakuka pengawasan pendistribusian BBM kepada konsumen."Kalau supply barang lancar kepada masyarakat, harga tidak akan langsung naik. Jangan pula nanti barang susah didapatkan, harganya juga tinggi," katanya seperti dikutip Batam Pos.
Tim Monitoring ini sendiri akan Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo dan wakilnya adalah Kapolda Kepri Brigjen Yotje Mende. Kedua pimpinan ini diharapkan bisa bekerja sama untuk mengeliminir dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM.
Sani mengatakan, kenaikan BBM akan mempengaruhi angka inflasi di Kepri. Ia berharap dengan naiknya harga BBM nantinya tidak diikuti oleh naiknya sejumlah harga kebutuhan masyarakat.
Namun Sani juga berharap kepada tim monitoring untuk tidak menolerir penimbun BBM atau pun penimbun sembako yang akan memicu terjadinya kenaikan harga. "Jangan sampai ada terjadi penimbunan-penimbunan. Suppla barang harus lancar, dan jika perlu segera lakukan operasi pasar,"katanya.
Kebijakan lain yang akan diambil untuk mengantisipasi kenaikan BBM adalah dengan menambah SPBU terapung untuk membutuhi warga di sejumlah pulau di Kepri yang sebagian besar sebagai nelayan. Salah satu SPBU terapung yang akan dibangun ini adalah di Lingga dan diupayakan di pulau lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat sampainya BBM kepada warga.
Meski demikian, hingga saat ini jumlah atau kuota BBM untuk Provinsi Kepulauan Riau dari BP Migas belum dikeluarkan. Hal inilah yang sedang diupayakan pemerintah Provinsi untuk meminta tambahan kuota dari tahun lalu. "Kita akan segera mengirimkan surat kepada BP Migas untuk mengeluarkan kuota untuk Kepri. Dan kami akan meminta kuotanya lebih besar dari tahun lalu," kata Sani.
Sani berharap kepada semua pimpinan daerah untuk bekerja sama dengan tim monitoring menjaga stabilnya perekonomian di Kepri.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencairan 20 ABK Hilang Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi