jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), di kantor gubernur, Kota Mataram, Selasa (23/5).
SKALA merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Program ini rencananya berlangsung selama 8 tahun ke depan, dan telah
dimulai pada November 2022 lalu.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan program SKALA ini akan berfokus pada penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Pemprov menyambut baik masuknya SKALA ke NTB. Bagi Sitti, kerja sama ini akan sangat membantu dalam bidang layanan dasar kepada masyarakat.
"Kami sangat menyambut baik program ini. Kami nilai program ini akan mempermudah layanan di pemerintahan," kata Rohmi.
Menurut Rohmi, jenis layanan dari SKALA ini, seperti manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal.
Selain itu, ada juga perencanaan dan penganggaran, dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan.
Di samping itu, ada juga tentang kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
Tidak hanya itu, SKALA juga akan memprioritaskan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan mendorong agar kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti.
"Itu makanya saya menilai bahwa program ini sangat cocok dengan kondisi NTB saat ini," ujar Rohmi.
Sementara, Team Leader SKALA Petrarca Karetji mengatakan layanan yang akan dilakukan adalah mendukung pemangku kepentingan utama secara nasional.
SKALA akan menetapkan kebijakan, prioritas, dan mengalokasikan pendanaan daerah sesuai peruntukan.
"Kami juga mendorong kolaborasi dengan program Dfat lainnya terutama inklusi, prospera, kiat dan program sektoral lainnya," kata Karetji.
Menurutnya, pendekatan ini akan mendukung pemangku kepentingan dan penentu kebijakan untuk berkolaborasi serta menyelaraskan upaya, sumber daya, dan keahliannya.
Di sisi lain, SKALA juga akan berupaya meningkatkan jangkauan dan dampak dari berbagai terobosan dan pembelajaran pada program-program kemitraan Australia-Indonesia sebelumnya.
"Itu semua untuk mendorong inovasi-inovasi yang berkembang agar betul-betul menjadi bagian proses pemerintah," jelasnya.
Dia mengatakan program ini akan berlangsung selama 8 tahun dan dibagi menjadi dua fase.
"Fase pertama itu selama 5 tahun, dan akan dievaluasi pada tahun keempat itu apakah sudah sesuai atau tidak. Maka baru akan dilanjutkan ke fase yang kedua," pungkasnya.(mcr38/jpnn)
BACA JUGA: Beli BBM Bersubsidi di NTB Wajib Pakai QR Code, Catat Waktu Berlakunya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi