Pemprov Sulsel dan Pengusaha Penggilingan Komitmen Serap Beras Bulog

Jumat, 21 Oktober 2022 – 10:46 WIB
Badan Pangan Nasional bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan stakeholder perberasan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulsel di Makassar, Kamis (20/10). Foto: Badan Pangan Nasional

jpnn.com, MAKASSAR - Sebagai bentuk tindak lanjut pengamanan Cadangan Beras Pemeritah (CBP) melalui peningkatan serapan gabah atau beras oleh Perum Bulog, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan stakeholder perberasan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulsel di Makassar, Kamis (20/10).

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pendadatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta Bulog.

BACA JUGA: NFA Bersama Kemenhub & Kemendag Kirim Beras Lewat Tol Laut dari Patimban ke Aceh

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang hadir pada acara tersebut menyambut baik kesepakan serta komitmen yang telah dijalin antara Bulog, pemerintah kabupaten/kota, serta para mitra terkait peningkatan serapan gabah/beras di wilayah Sulsel.

“Ini adalah langkah awal yang baik, mengingat saat ini NFA melalui Bulog tengah gencar meningkatkan CBP sampai dengan 1,2 juta ton untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras,” ujarnya di sela pertemuan.

BACA JUGA: Orang Ini Pembunuh Berdarah Dingin

Dia mengatakan stok CBP BULOG per September 2022 ini sekitar 791 ribu ton. Diperlukan peningkatan menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.

BACA JUGA: Biadab, Pelaku Penusukan Anak 12 Tahun Terekam CCTV, Korban Habis Mengaji

“Upaya ini harus kita lakukan, karena di tengah potensi krisis pangan dunia ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas beras sebagai komoditas strategis. Maka dari itu, diperlukan sinergi dan kerja bersama seluruh stakeholder, dari mulai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Satgas Pangan Polri, asosiasi dan kelompok tani, serta pelaku usaha BUMN, BUMD, dan penggilingan swasta,” paparnya.

Setelah pertemuan ini, lanjut Arief, Bulog akan bertemu dan berkoordinasi dengan pemkab/pemkot di wilayah Sulsel dan mitra penggilingan untuk membahas kesepakatan harga dan penyerapan.

“Bulog Silakan ketemu dengan para mitra untuk menentukan harga yang wajar. Karena saat beli harus sesuai harga pasar agar tidak terjadi inflasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan Sulsel merupakan provinsi yang potensial sebagai sumber serapan gabah/beras untuk meningkatkan CBP yang dikelola Bulog.

Potensi panen Sulsel pada bulan Oktober 2022 sebesar 264 ribu ton dan bulan November 2022 sebesar 183 ribu ton, di mana angka ini termasuk yang tertinggi di tingkat Nasional.

“Selain potensi panen yang tinggi, kami juga mengapresiasi dukungan Gubernur Sulsel yang telah menggerakan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan meminta para pengusaha penggilingan padi di wilayah Sulsel agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan stok CBP di gudang Bulog,” ujarnya.

Arief mengatakan upaya menjamin ketersediaan beras ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa meskipun stok beras sudah aman, Indonesia harus tetap hati-hati karena saat ini beberapa negara menghadapi kesulitan pangan.

Merespons rencana akasi penyerapan gabah/beras ini, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengamanan CBP yang dikelola oleh Bulog.

Dia menghimbau agar pengusaha penggilingan mencadangkan hasil produksinya untuk diserap BULOG.

“Terima kasih kepada pengusaha yang berkecimpung di penggilingan yang telah mendukung komitmen penyerapan beras. Karena memang ada kondisi dan situasi di mana dedikasi dan kontribusi kepada negara harus diutamakan,” ujarnya.

Andi mengatakan sebagai landasan hukum, pemprov sudah membuat kebijakan Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 10 Tahun 2019, tentang Penguatan Cadangan Gabah/Beras, yang memuat penjelasan bahwa minimal 10 persen dari total produksi padi pada wilayah kerja Pemprov Sulsel untuk diserap oleh Perum Bulog.

Peraturan ini penting sebagai rujukan, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Andi menyampaikan Sulsel telah menjadi penyokong 25% cadangan beras Bulog di seluruh Indonesia.

Tingginya produksi beras di provinsi ini, menjadikan Sulsel sebagai pemasok bagi kurang lebih 27 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam paparannya menjelaskan skema pengadaan untuk memperkuat stok nasional.

Menurutnya, skema pengadaan yang dijalankan terbagi dua menjadi Pengadaan CBP dan Pengadaan Komersial. Untuk pengadaan CBP penetapan harga bisa dilakukan sesuai harga regular sesuai Harga Pokok Produksi (HPP) atau bersifat flesibel (Fleksibilitas) hal tersebut apabila harga pasar berada diatas HPP.

Bulog menargetkan serapan untuk Kanwil Sulsel-Bar sebanyak 300 ribu ton.

Berdasarkan data operasional Bulog, pengadaan beras di Kanwil Sulsel-Bar mencapai 202 ribu ton atau 28 persen dari pengadaan nasional.

Stok beras Kanwil Sulsel-Bar saat ini sebanyak 133 ribu ton atau 18 persen dari keseluruhan stok beras nasional yang dikelola Bulog.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan Kementerian Pertanian, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Kepala Kantor Perwakilan BI, unsur TNI dan Polri, pelaku usaha penggilingan beras, serta stakeholder perberasan lainnya. (rhs/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal KLB, PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler