Pemprov Sulut Harus Persiapkan Diri

JAKARTA -- Pemprov Sulawesi Utara harus menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk perwujudan Pelabuhan Bitung sebagai hub port atau pelabuhan pengumpul di wilayah Timur IndonesiaPemprov tidak boleh menyia-nyiakan kebijakan pemerintah pusat yang telah memberikan lampu hijau dijadikannya Bitung sebagai pelabuhan penghubung untuk jalur perdagangan di wilayah pintu gerbang Samudera Pasifik ke dunia internasional.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentang ini

BACA JUGA: Pemprov Riau Optimis Bangun Rel KA

Beliau bilang, pusat sudah oke, tinggal kesiapan pemerintah daerah mampu tidak menangkap peluang yang ada,” kata Anggota Komisi V DPR Yasti Mokoagow yang dihubungi JPNN ini via ponsel, Jumat (19/2) malam.

Ditambahkannya, pusat meminta agar Pemda Sulut sejak dari sekarang sudah melakukan berbagai persiapanAntara lain tentang penyediaan lahan, infrastruktur, dan lain-lain.

“Sesuai amanat Presiden SBY saat National Summit, Sulut akan dijadikan sebagai pintu gerbang Asia Timur

BACA JUGA: Bunyu Dieksploitasi, DPD Lapor Menhut

Karena itu mulai dari infrastruktur, transportasi laut, udara, dan daerah sudah harus disiapkan,” tandasnyaDia berharap, Sulut menangkap peluang ini jangan sampai lepas

BACA JUGA: Tiga Bulan, Hamili 3 Siswi Dalam 1 Sekolah

Apalagi sinyal positif sudah diberikan pemerintah pusat.

Sebelumnya, pada Rabu (17/2) lalu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Bitung sudah ditetapkan sebagai ocean going, yang berpotensi menjadi hub portHanya saja itu tergantung dengan dukungan kapal-kapal penghubung, sehingga faktor pasar sangat menentukanApalagi sudah ada pelabuhan hub di Timur yaitu Soekarno Hatta di Makasar, yang merupakan  bagian dari empat pelabuhan utama di Indonesia yaitu Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya dan Belawan Medan.

Dia berharap pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai hub port tidak harus menggunakan anggaran APBN maupun APBD, namun peran serta swasta sangat penting untuk ikut dalam program private public partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah swasta dalam mengembangkan pelabuhan(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalteng Siap Bangun Pembangkit Listrik