JAKARTA - Mulai hari ini PT Askes (Persero) resmi mengelola pelaksanaan jaminan kesehatan untuk warga Pemprov DKI Jakarta atau program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hal ini berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Pemprov DKI dan Askes.
Penandatangan nota kesepakatan kerjasama dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4). Kesepakatan ini untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang diteken 1 Maret 2013 lalu, tentang penunjukan PT Askes sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat Jakarta.
"Ya langsung hari ini sudah mulai kerjasama dengan Askes sebagai pengelola KJS, rumah sakit pemerintah dan swasta juga sudah siap," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T.Purnama di Balai Kota.
Wagub yang biasa dipanggil Ahok itu menjelaskan, sasaran KJS adalah masyarakat miskin dan hampir miskin. Selain itu, KJS juga bisa dipergunakan oleh masyarakat ibu kota yang mau menggunakan Puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III.
Menurut Ahok, selama satu bulan ke depan Askes tidak akan dikelola sendiri oleh PT Askes. Pengelolaan KJS masih akan dilakukan bersama dengan program Jamkesda oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sementara Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, menyambut positif kerjasama dengan Pemprov DKI. Menurutnya, kerjasama ini menunjukkan peran aktif Pemprov DKI dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dimulai pada awal tahun 2014. "Pelaksanaan KJS akan memberi pelajaran yang sangat berharga untuk persiapan BPJS kesehatan," ujar Fachmi.
Program KJS menargetkan peserta sebanyak 4,7 juta jiwa. Rinciannya, sebanyak 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya. Dengan perhitungan premi per orang Rp23.000 setiap bulan, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
Peserta KJS dapat menggunakan fasilitas kesehatan di 341 puskesmas, 44 puskesmas kecamatan dan 297 puskesmas kelurahan. Selain itu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di 132 rumah sakit yang tersebar di Jakarta. (dil/jpnn)
Penandatangan nota kesepakatan kerjasama dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4). Kesepakatan ini untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang diteken 1 Maret 2013 lalu, tentang penunjukan PT Askes sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat Jakarta.
"Ya langsung hari ini sudah mulai kerjasama dengan Askes sebagai pengelola KJS, rumah sakit pemerintah dan swasta juga sudah siap," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T.Purnama di Balai Kota.
Wagub yang biasa dipanggil Ahok itu menjelaskan, sasaran KJS adalah masyarakat miskin dan hampir miskin. Selain itu, KJS juga bisa dipergunakan oleh masyarakat ibu kota yang mau menggunakan Puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III.
Menurut Ahok, selama satu bulan ke depan Askes tidak akan dikelola sendiri oleh PT Askes. Pengelolaan KJS masih akan dilakukan bersama dengan program Jamkesda oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sementara Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, menyambut positif kerjasama dengan Pemprov DKI. Menurutnya, kerjasama ini menunjukkan peran aktif Pemprov DKI dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dimulai pada awal tahun 2014. "Pelaksanaan KJS akan memberi pelajaran yang sangat berharga untuk persiapan BPJS kesehatan," ujar Fachmi.
Program KJS menargetkan peserta sebanyak 4,7 juta jiwa. Rinciannya, sebanyak 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya. Dengan perhitungan premi per orang Rp23.000 setiap bulan, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
Peserta KJS dapat menggunakan fasilitas kesehatan di 341 puskesmas, 44 puskesmas kecamatan dan 297 puskesmas kelurahan. Selain itu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di 132 rumah sakit yang tersebar di Jakarta. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Libur Panjang, Jalur Puncak Padat
Redaktur : Tim Redaksi