jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Katolik meminta Pemerintah RI untuk mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera melakukan sesuatu agar siklus kekerasan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar bisa segera berakhir.
“DK PBB dapat memberikan sanksi berat terhadap Myanmar. Sebagai anggota dari PBB, resolusi atau keputusan dari DK PBB mengikat bagi Myanmar. Kegagalan untuk mengikuti Resolusi DK PBB dapat berakibat intervensi militer terhadap Myanmar,” kata Wakil Sekjen Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Alfonsus B. Say di Jakarta, Senin (4/9).
BACA JUGA: Dituding Tega Tolak Pengungsi Rohingya, Ini Reaksi Gubernur Sulsel
Menurut Alfons, kekerasan terhadap warga Rohingya harus segera dihentikan. Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan bukan masalah agama.
Pada kesempatan itu, Alfons juga mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah mengirimkan Menteri Luar Negeri ke Myanmar untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait di sana untuk menciptakan kedamaian di Myanmar.
BACA JUGA: Tentara Myanmar Brutal, Bamusi PDIP Suarakan Sanksi Internasional
“Kepada Pemerintah Indonesia, kami mengimbau untuk dapat menggalang dunia internasional melakukan intervensi kemanusiaan seperti sebelumnya pasukan internasional diturunkan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya dan Kosovo,” katanya.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Muslim Rohingya Dizalimi, Ini Respons Presiden Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Tragedi Rohingya, Charles Honoris Minta Indonesia Desak DK PBB
Redaktur & Reporter : Friederich