jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman menegaskan posisi organisasinya terhadap dinamika sosial politik yang berkembang saat ini. Menurut dia, Pemuda Pancasila selalu konsisten mendukung pemerintah yang sah.
"Tetapi kami juga akan tetap melakukan kritik terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kami cinta terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Di Forum Pemuda Pancasila, Bamsoet: Jangan Sampai Kita Pecah
Arif menilai, Presiden Joko Widodo perlu untuk segera merevisi kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu.
Sehingga komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius. Publik awam pun bisa menilai, kalau KIM isinya merupakan cerminan balas budi Jokowi kepada relawan dan partai pendukung. Serta sedikit muka untuk rival saat capres.
BACA JUGA: SAPMA Pemuda Pancasila Berbagi Beras dan Masker Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19
"Formasi kabinet seperti ini tentunya hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur. Ternyata, di tahun 2020 ini kita menghadapi wabah pandemi Covid19, yang bukan cuma menghantam negara kita. Namun, hampir seluruh belahan bumi ini negara-negara lumpuh," tambah dia.
Perekonomian dunia melandai bahkan menukik tajam. Sejumlah kerjasama ekonomi batal. Di dalam negeri pun kondisi sempat chaos, terutama karena tidak ada anggota kabinet yang siap dengan hantaman badai Covid-19.
BACA JUGA: Punya Bukti ASN Bermain di Pilkada Simalungun? Pemuda Pancasila Siap Beri Hadiah Rp 25 Juta
Tim Ekonomi yang menurut proyeksi hanya tinggal melanjutkan program-program Kabinet Indonesia Bersatu, kini nyaris lumpuh. Bahkan ada menteri yang jadi bulan-bulanan relawan karena perbedaan cara pandang menghadapi krisis.
Sementara sektor politik dan keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seolah tidak terantisipasi. Masih ditambah lagi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan ring-1 kekuasaan.
Hingga yang terakhir OTT terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur lobster. Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Muhammad Rizieq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol covid-19 dan juga dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya.
Hal ini lantas memuncak saat di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terhadap warga sipil.
Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya.
Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan.
“Pak Jokowi harus ingat, beliau dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi,” tandas Aktivis 98 ini.
Ormas Pemuda Pancasila akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil