Pernyataannya Reyna ini menjawab adanya selentingan tudingan bahwa Kemenakertrans melanggar nota kesephaman antara BNP2TKI dengan Badan Pendataan Kepulangan (BPK) TKI Terminal Selapajang.
“Tidak benar jika ini dikatakan keputusan (Kemenakertrans) sepihak. Pemulangan TKI mandiri ini sudah dibahas sejak tiga bulan yang lalu dan berkoordinasi dengan seluruh pihak kementerian dan lembaga terkait termasuk BNP2TKI. Koordinasi ini sudah dilakukan berkali-kali,” tegas Reyna kepada JPNN ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Jakarta, Kamis (13/12).
Reyna menyebutkan, bukti bahwa adanya koordinasi dengan pihak kementerian dan lembaga yang terkait dengan pemulangan TKI mandiri, adalah penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP). “Tidak mungkin Kemenakertrans menyusun SOP sendiri. Tentu ini dengan mengajak pihak-pihak terkait lainnya,” tukasnya.
Selain adanya SOP tersebut, lanjut Reyna, juga ada Permenakertrans No.16 tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal. Aturan tersebut menerangkan, BNP2TKI ikut berperan melakukan pencatatan TKI yang tiba di tanah air.
Ryna mengakui jika BNP2TKI sudah membuat MoU dengan Badan Pendataan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang. Hanya saja kata dia, bahwa khusus untuk masalah pemulangan TKI mandiri ini bukan lagi otoritas BNP2TKI.
“Ya memang benar bahwa BNPTKI sudah membuat MoU mengenai pemulangan TKI. Tapi, khusus masalah pemulangan TKI mandiri yang akan berlangsung akhir bulan ini bukan lagi otoritasnya BNP2TKI. Prinsip utamanya kan sudah jelas, pemerintah tidak mau ada diskriminasi antara TKI dengan penumpang biasa. Semuanya akan diperlakukan sama,” tuturnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Bogor Ungkap Prosedur Awal Proyek Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi