jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menyebut bahwa penandatanganan pengakhiran kontrak kerja dengan konsorsium Jepang (NAA) terhadap PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) mengalami kemunduran.
Hidayat mengatakan, mundurnya penandatanganan tersebut dikarenakan belum adanya keputusan dari Komisi XI DPR yang hingga saat ini masih membahas hal ini.
BACA JUGA: 11 BUMN Dukung Bandung Juara
Hingga saat ini kata Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri sedang melakukan komunikasi dengan Komisi XI DPR untuk menyelesaikan persetujuan pengambilalihan PT Inalum. Hal ini dilakukan agar tahap tandatangan pengakhiran kontrak kerja dengan Jepang dapat direalisasikan sebelum tanggal 1 November 2013.
"Kan waktu itu sudah disetujui di Komisi VI dan Komisi VII, saya mendengar dari Pak Chatib Basri, dia sedang mengusahakan hari ini (persetujuan Komisi XI DPR, red) bisa dilakukan. Kalau tidak katanya tanggal 30 Oktober," ucap Hidayat di Jakarta, Jumat (25/10).
BACA JUGA: Panja Outsourcing Lahirkan 12 Butir Rekomendasi
Karena itu penandatanganan pengakhiran kerjasama dengan Jepang yang awalnya direncanakan berlangsung Jumat (25/10) molor, menunggu selesainya proses pemerintah membahasnya lagi dengan Komisi XI.
Meski pengakhiran kontrak kerja molor dari jadwal awal Hidayat tegaskan bahwa yang terpenting adalah soal kesepakatan harga beli saham.
BACA JUGA: Pelindo III Catat Peningkatan Arus Petikemas
"Diundur beberapa hari. Yang penting kepastian atau kesepakatan mengenai harga sudah disetujui," terang Hidayat.
Hidayat juga menambahkan setelah PT Inalum sah menjadi milik Indonesia maka akan jatuh di bawah naungan Kementerian BUMN dan jajaran direksi sebelumnya akan dirombak.
"Inalum nanti jadi di bawah naungan Kementerian BUMN, Direksi Jepangnya akan diganti," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Bakal Dikucuri Dana Rp592,55 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi