jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi memasukkan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ke dalam kurikulum nasional melalui mata pelajaran informatika.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 35 dan 36 Tahun 2018 tentang Kurikulum 2013. Sebuah langkah maju dalam membekali anak bangsa menghadapi revolusi industri 4.0.
BACA JUGA: Data Guru K2 Berbeda, DPR: Jangan Ada yang Dikorbankan
"Kuburkan nomenklatur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) karena sudah resmi ada mata pelajaran (mapel) informatika. Segera buat MGMP (Musyarawah Guru Mata Pelajaran) informatika," kata Pengamat Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji di dalam rapat kerja nasional guru-guru TIK se-Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (19/1).
Dia menysyebutkan, tahun ini Kemendikbud akan menggelontorkan anggaran pendidikan sekitar Rp 840 miliar yang larinya ke MGMP. Bagi daerah yang belum memiliki MGMP Informatika, Indra menyarankan untuk segera membentuknya. Sebab, syarat mendapatkan bantuan pusat harus ada MGMP.
BACA JUGA: Kemendikbud Kirim 1.000 Guru SMK Belajar di Singapura
"Pemerintah pusat sebenarnya sudah teken, tapi yang punya sekolah (daerah) tidak mengerti bagaimana mengelolanya. Banyak Dinas Pendidikan yang tidak paham," kata Indra.
Temuan Indra di lapangan, penempatan kepala dinas pendidikan banyak yang tidak tepat. Seperti insinyur teknik atau dokter ditempatkan jadi kadis pendidikan. Bahkan ada kadis pemakaman dimutasi jadi kadisdik. Alhasil dia tidak paham tata kelola guru.
BACA JUGA: Kemendikbud Bakal Kirim 1.000 Guru SMK ke Singapura
"Harusnya, kepala daerah menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dan bukan atas dasar unsur kedekatan. Kalau kepala dinasnya enggak paham akan mengganjal pencarian dana pendidikan informatikanya," ucapnya.
Agar mapel informatika berjalan, butuh kepedulian pemda. Triliunan rupiah dana negara habis untik pengadaan laboratorium komputer, tapi dipakai hanya setahun sekali. Dengan adanya mapel informatika, investasi tersebut tidak sia-sia.
"Kalau informatika mau jalan, kuncinya di daerah. Dinas Pendidikan adalah rajanya karena memegang tampuk kekuasaan dari pendidikan. Kemendikbud mau ngomong apapun jika daerah bilang enggak mau maka programnya terhenti," tandas dia. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad