jpnn.com, JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan pihaknya membuka pos pengaduan untuk menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024.
Menurut Todung, saat ini sudah ada tanda-tanda aparatur negara menjadi alat untuk merusak demokrasi.
BACA JUGA: Dengarkan Curhat Petani Simalungun Soal Pupuk-Harga Pangan, Ganjar Bicara Modernisasi Pertanian
“Kami harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri,” kata Todung dalam konferensi pers dan diskusi bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).
Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
BACA JUGA: Poster Ganjar Dicopoti Aparat, Saga: Ini Perilaku Berdemokrasi Tidak Sehat
Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi, berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tetapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Karena itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
BACA JUGA: Ganjar dan Anak-Anak di Sumut Beri Dukungan untuk Palestina
“Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori,” kata Todung.
Todung mengingatkan ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung mengatakan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas,” kata Todung.
Todung mengingatkan jika masyarakat terpecah terjadi, maka Indonesia mundur sangat jauh.
“Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kami akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak,” ucap Todung.
Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa.
“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi,” kata Todung.
Todung menyebutkan dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada di mana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa serta Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.
“Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu,” kata Todung.
Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjain dengan sistematis, tetapi di bagian lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.
“Ini jadi akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respons masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024,” pungkas Todung. (Tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjar Padjajaran Bantu Warga Tingkatkan Hasil Ternak Sapi di Bogor
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga