jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur (Jatim) Nurul Hamidah menyampaikan persoalan yang dihadapi guru-guru agama terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021.
Nurul Hamidah mengaku mendapat informasi bahwa kuota tambahan PPPK sebanyak 27.303 untuk guru agama belum bisa direalisasikan daerah.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2021: LaNyalla Ikut Bersuara soal Formasi Guru Agama
"Saya mendapatkan laporan dari ketua-ketua honorer mengenai masalah ini," kata Nurul kepada JPNN.com, Sabtu (20/3).
Nurul menjelaskan pascapengumuman Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat Mulyana soal telah disetujuinya kuota tambahan PPPK sebanyak 27.303 di luar formasi 9.464 untuk sisa honorer K2, guru-guru honorer nonkategori langsung mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing wilayah.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Kuota PPPK Guru Agama Ditambah, Jadi 27.303
Menurut Nurul, para guru honorer itu mengonfirmasi kuota tambahan 27.303, yang terdiri dari 22.927 guru PAI, dan sisanya agama lain. Semuanya berada di SD, SMP, SMA/SMK di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"BKD menyampaikan belum berani mengusulkan karena belum ada link, format, dan sosialisasi dari pusat ke bawah," ungkapnya.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Guru Honorer K2 Meragukan Janji Mas Nadiem, Waswas Diuji Kompetensi Teknis
Dia menegaskan bahwa masalah ini membuat seluruh guru agama honorer kecewa. Menurutnya, mereka bingung harus bagaimana agar kesempatan ikut tes PPPK tahun ini tidak terlewatkan.
Menurut Nurul, seluruh honorer baik guru PAI maupun non-Islam menantikan tambahan kuota guru agama ini.
Sebab, ada kecemburuan sama-sama guru honorer, seperti mengajar di satu sekolah tetapi guru agama malah tidak diberikan kesempatan ikut tes.
"Kawan-kawan PAI sudah mengabdi lama puluhan tahun dan saat ini mereka down," ujarnya.
Nurul berharap Kemenag dan Kemendikbud segera menyampaikan hal tersebut ke bawah sehingga tidak terkesan sekadar rumor.
Pemerintah juga diimbau jangan memberikan kabar gembira hanya di media tanpa langsung ditindaklanjuti ke daerah. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad