jpnn.com - JAKARTA – Di saat jadwal pendaftaran PPPK 2024 belum ada kejelasan, ada kabar gembira untuk jutaan honorer yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini.
Kabar gembira untuk jutaan honorer disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
BACA JUGA: DPR Ungkap Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Lewat Tes, MenPAN-RB Sepakat
Mardani mengungkapkan beberapa kesepakatan Komisi II DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas.
Pertama, mekanisme pengangkatan PPPK 2024 dari honorer melalui tes, tetapi sifatnya hanya formalitas.
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 Sudah Jelas, Seleksi PPPK Ketinggalan
"Pengangkatan PPPK tahun ini dari honorer memang melalui tes, tetapi jangan takut dahulu," kata Mardani Ali Sera kepada JPNN, Selasa (6/8).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di mana seleksi CPNS maupun PPPK melalui proses tes administrasi dan kompetensi.
BACA JUGA: Honorer Tagih Janji Jokowi, Buka Pendaftaran PPPK 2024, Angkat Seluruhnya Jadi ASN
Kedua, seluruh honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat jadi PPPK.
Mardani juga mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi II DPR RI dan MenPAN-RB Azwar Anas, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN semuanya diangkat menjadi ASN PPPK.
Pengangkatan honorer jadi PPPK yang ditandai dengan penyerahan SK PPPK dilakukan secara bertahap sampai 2026.
"Jadi, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan NIP PPPK dan itu bukan omong kosong, " tegasnya.
Nantinya, kata Mardani, 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi PPPK 2024.
Tidak ada passing grade seleksi PPPK untuk honorer, sehingga semuanya berstatus lulus.
Berapa jumlah honorer yang diberikan SK PPPK pada setiap periode pengangkatan, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda.
Contohnya, tahun ini pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi PPPK, maka 700 ribunya diberikan SK hingga 2026.
"Itu maksimal ya, kalau kemampuan fiskal pemda memadai bisa dipercepat lagi," ucapnya.
Dia menegaskan untuk penyelesaiannya honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan.
Ketiga, jangan ada honorer asli yang tercecer.
Mardani mengatakan, pada seleksi PPPK 2024, jangan sampai ada lagi honorer asli yang tercecer.
Sisa honorer K2 yang belum diangkat harus menjadi prioritas. Jangan sampai malah honorer bodong yang diangkat jadi PPPK.
"Honorer yang masuk database BKN itu juga kan divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan (BPKP) dan BKN, sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN PPPK," kata Mardani. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad