jpnn.com - MATARAM - Jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diprediksi masih bisa bertambah menjelang penutupan pendaftaran PPPK 2024 gelombang I pada 20 Oktober 2024.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, mencatat jumlah pelamar PPPK 2024 di daerah itu pada Kamis (17/10), sudah mencapai 1.080 orang.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Ada Lagi Masalah Baru Bikin sebagian Honorer Pilu
"Jumlah pelamar PPPK kami prediksi masih bisa bertambah sampai penutupan pada 20 Oktober 2024," kata Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Jumat (18/10).
Dia menjelaskan jumlah 1.080 pelamar itu merupakan data terakhir pada Kamis (17/10).
Taufik memerinci, 87 pelamar untuk formasi tenaga pendidik atau guru, 83 tenaga kesehatan, dan 910 tenaga teknis.
"Jumlah pelamar yang paling banyak masih didominasi tenaga teknis," ungkap Taufik.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Honorer Tua Terkendala Usia
Jumlah formasi PPPK 2024 di Kota Mataram sebanyak 583.
Perinciannya, 96 formasi tenaga guru, 87 tenaga kesehatan, dan 400 tenaga teknis.
Pelamar yang mendaftar sudah melebihi separuh jumlah tenaga honorer atau tenaga penunjang kegiatan (TPK) di Kota Mataram.
Sebab, rekrutmen PPPK memang peruntukannya untuk tenaga honorer di masing-masing daerah.
"Jumlah honorer atau TPK Kota Mataram sebanyak 3.600 orang dan sebagian sudah mendaftar. Yang belum mendaftar masih bisa melihat pesaing di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.
Dia mengatakan informasi yang tidak jelas di media sosial bisa memengaruhi minat honorer untuk mendaftar PPPK.
Sebab, honorer banyak yang merasa berkecil hati karena mendengar informasi PPPK hanya untuk sisa K2.
"Padahal, formasi bagi nonsisa K2 juga banyak tersedia pada rekrutmen PPPK tahun 2024," katanya.
Terkait dengan itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap, BKPSDM memperbanyak sosialisasi ke sejumlah OPD guna memberikan pemahaman yang jelas kepada tenaga honorer. "Kemarin kami sudah sosialisasi ke Dinas Kesehatan untuk percepatan pendaftaran," ungkapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi