jpnn.com, LAMPUNG - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus militan dalam mewujudkan kesejahteraan penerima bansos atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat memberi pengarahan di hadapan 470 peserta bimbingan pemantapan pendamping PKH Provinsi Lampung.
BACA JUGA: Gerindra Ingatkan Jokowi Tak Sogok Rakyat dengan Bansos
"Artinya bersemangat tinggi dan penuh gairah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH. Jangan hanya menjadi pelaksana program saja, jangan terjebak rutinitas. Saudara harus profesional dan punya target," kata Harry.
Harry mengatakan, tugas Pendamping PKH tidak hanya sekedar mengurus bansos, tetapi mereka harus punya perencanaan kerja yang baik dan memiliki inovasi untuk mencapai kemandirian KPM. Ada tiga hal yang ditekankan Dirjen kepada Pendamping PKH.
BACA JUGA: Mbak Puan: Bantuan Jangan Dipakai Beli Lipstik
Pertama, perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan dimana KPM PKH dapat mengakses kebutuhan dasar tersebut. Kedua, memastikan KPM PKH juga dapat mengakses bantuan sosial lainnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Sertifikasi Tanah, Program Subsidi Listrik dan Subsidi Elpiji, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Akses terhadap bansos yang lain tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH. Jika satu keluarga mendapat beragam bansos, maka diharapkan kondisi ekonomi mereka terbantu. Demikian halnya apabila dalam keluarga itu ada penyandang disabilitas berat atau lansia maka harus diupayakan mendapat bantuan PKH Lansia dan PKH Disabilitas," jelasnya.
BACA JUGA: PKH Ditunggangi Peserta Pilkada Jatim? Pengamat: Itu Biadab
Ketiga, lanjut Harry, setelah menerima beragam bansos maka KPM didorong untuk lebih kreatif dalam meningkatkan produktifitas keluarga.
"Pendamping PKH harus menanamkan dalam benak KPM bahwa bansos PKH bersifat temporer. Kelak bantuan akan dihentikan apabila mereka telah mandiri secara sosial ekonomi," katanya.
Dirjen menyontohkan, hal ini seperti yang dialami tiga orang KPM PKH Graduasi dari Kota Bandar Lampung yakni Metaria, Sri Wahyuni dan Susanti. Ketiganya telah berhasil meningkatkan kemandirian sejak mereka menjadi peserta PKH mulai tahun 2011 dan kemudian merintis usaha e-Warong KUBE PKH.
KPM Graduasi dari Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Susanti mengaku sangat terbantu dengan adanya program PKH. Setelah menerima bansos ini, ia kemudian membuka usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumahnya. Tahun 2015 warung kelontongnya semakin besar dan maju. Pada tahun 2017 diberikan kepercayaan mengelola e-Warong KUBE PKH.
"Alhamdulillah semua ini tak lepas dari dukungan Pendamping PKH, saya termotivasi untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH," katanya seraya tersenyum.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen juga memberikan apresiasi kepada 10 anak-anak berprestasi di Provinsi Lampung yang merupakan anak-anak KPM PKH.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di wilayah ini telah menghasilkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya yang menonjol dan mendapat apresiasi Kemensos RI adalah berhasilnya anak-anak KPM PKH diterima di perguruan tinggi melalui program beasiswa Bidik Misi.
Data dari Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 28 siswa PKH berprestasi berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri dan mendapatkan program Beasiswa Bidik Misi.
Pada tahun 2018, sebanyak 189 siswa PKH kelas XII (dua belas) telah mendaftar di Perguruan Tinggi dan saat ini sedang mengikuti seleksi Bidik misi 2018. (mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pekerja Sosial Harus Mampu Mandirikan Penerima Bansos
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh