jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR mengingatkan pemerintah tidak menyogok rakyat dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pada tahun politik 2019. Sebab, dalam RAPBN 2019 terdapat anggaran bansos yang sangat besar.
Anggota Fraksi Gerindra DPR Ramsos Siagian mengatakan, pemerintah akan mengajukan anggaran bantuan sosial yang sangat besar melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui program itu, pemerintah akan bagi-bagi duit kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BACA JUGA: Jadi Orang Istana, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Tugas Mulia
"Ini sudah bentuknya membagi-bagi uang. Ini diperbesar lagi di 2019. Semua ini bagi-bagi uang,” ujar Ramson saat konferensi pers tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 di ruang Fraksi Gerindra DPR, Kamis (24/5).
Dia tak mau pemerintah menggelontorkan bansos yang didasari motif agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih lagi. “Jangan sampai ini menjadi seperti sogokan pada rakyat karena April 2019 ada pemilihan legislatif maupun presiden," ucap Ramson yang didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPR Edhy Prabowo.
BACA JUGA: Gerindra: Kebijakan Pemerintah Abaikan Kesejahteraan Rakyat
Mantan legislator PDI Perjuangan juga mengingatkan Presiden Jokowi mengkaji ulang rencana tersebut. Bahkan, Ramson mengharapkan partai-partai pemilik kursi DPR RI juga diberi kesempatan untuk ikut menyalurkan dana bansos.
"Kami minta juga untuk merealisasikan bantuan yang bersifat uang tunai jangan oleh pemerintah saja, harus didampingi semua partai-partai di DPR. Kami minta jangan main akal-akalan dalam penentuan program ini," tegas anggota Komisi VII DPR ini.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Polri Pastikan Bocah Pengancam Jokowi Bisa Dipidana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Tangkap Pemuda yang Ancam Bunuh Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi