jpnn.com, JAKARTA - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah seharusnya fondasi utama bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Indonesia.
“Pancasila dalam pelaksanaanya tidak sekadar membahas toleransi atau intoleransi saja tetapi dalam Pancasila terkandung aspek ilmu pengetahuan yang mesti diperhatikan,” kata Sekjen Vox Point Indonesia, Lidya Natalia Sartono saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ruang Tantangan Kebangsaan Mutakhir” di Margasiswa PP PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/6) malam.
BACA JUGA: Komisi X: Konten Pendidikan Pancasila Harus Diperbanyak
Selain Lidya Natalia, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Akademisi sekaligus Ketua PP PMKRI 1985-1988, Dr. Paulus Yanuar, Pengajar STF Driyarkara Romo Dr. Setyo Wibowo, SJ; dan Ketua PP PMKRI Periode 1994-1996 serta PP PMKRI Thomas Tukan sebagai Moderator diskusi.
BACA JUGA: Anton Doni Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Tampak Berserakan
BACA JUGA: Rp 100 Juta untuk Kampus Pembelajaran Pancasila Inovatif
Pada kesempatan itu, Lidya Natalia memaparkan perjalanan Pancasila dari beberapa masa. Pertama, menurut Lidya, adalah ada masa Orde Lama dimana Pancasila menjadi ideologi murni. Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran Pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh aspek kehidupan. Pancasila seakan-akan ada di awang-awang karena hanya berupa dogma yang sulit diterjemahkan.
Pada era tersebut ideologi Pancasila masih didominasi oleh kehebatan karisma Bung Karno. Apa yang keluar dari pidato Bung Karno adalah selalu dielu-elukan masyarakat yang saat itu sangat euforia dengan kebebasan setelah masa penindasan Belanda dan Jepang.
BACA JUGA: Frans: Kader Pemuda Katolik Harus Menguasai Iptek
“Setiap pidato tentang Pancasila yang terucap dari mulut Bung Karno akan ditelan masyarakat sebagai harga mati bagi ideologi bangsa,” kata Lidya.
Kedua adalah zaman Orde Baru. Pada zaman ini, menurut Lidya, bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tetapi lebih jauh digunakan untuk menekan perbedaan. Bahkan Pancasila digunakan menjadi alat represif ideologi politik dan memberangus lawan politik di pentas publik.
Menurutnya, skrining ideologi dilakukan mulai dari partai politik, organisasi massa hingga ke urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru, terlebih lagi setelah pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Ketiga, era Reformasi. Pada era ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elite politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter,” katanya.
Lidya yang juga mantan Ketua Presidium PP PMKRI ini mengatakan penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan masif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis,” katanya.
Keempat, menurut Lidya, era sekarang yang banyak disebut dengan era globalisasi. Era ini peran teknologi banyak mengambil andil dalam pelbagai fungsi.
Menurut Lidya, sekarang Pancasila dihadapkan dengan wajah global yang notabene susah untuk dibendung. Ada beberapa pakar pendidikan yang berpendapat bahwa globalisasi menjadi salah satu dampak Pancasila kian meredup terutama di kalangan generasi mudanya. Namun bagi beberapa pegiat pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan Pancasila dengan model yang lebih modern dan diminati oleh generasi muda.
Lidya menyebutkan beberapa contoh sarana untuk menerapkan pendidikan antara lain melalui teknologi, animasi, film dokumenter, media sosia. Bahkan banyak lagi sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan kita memberikan informasi tentang pendidikan Pancasila.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ASEAN Bahas Peningkatan Kerja Sama Iptek dan Inovasi
Redaktur & Reporter : Friederich