Penegak Hukum Didesak Gerak Cepat Usut Skandal Mark Up dan Demurrage Beras Impor

Minggu, 21 Juli 2024 – 11:30 WIB
Marak hoaks terkait kondisi beras impor yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dikaitkan dengan beras sintetis belakangan ini. Foto (ilustrasi): Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila skandal mark up impor beras dengan kerugian Rp 8,5 triliun dan demurrage atau denda senilai Rp 294,5 miliar yang menyeret pimpinan Bapanas dan Bulog terbukti.

Santoso menegaskan tindakan cepat dari aparat penegak hukum diperlukan sebelum rakyat marah karena skandal tersebut.

BACA JUGA: Wujudkan Ketahanan Pangan, Bulog Menjamin Rantai Pasok Beras

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up import beras ini,” kata Santoso.

Santoso menegaskan, tindakan cepat dari aparat penegak hukum diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp 8,5 triliun sangat menyengsarakan rakyat. Santoso berharap pelaku skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp 8,5 triliun dapat dihukum seberat-beratnya.

BACA JUGA: Dilaporkan ke KPK Terkait Impor Beras, Bapanas-Bulog Dinilai Cari Selamat via Bansos

“Prilaku lancung oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya,” jelas Santoso.

Santoso menegaskan, pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp 8,5 triliun dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Terjerat Skandal, Bapanas-Bulog Dinilai Jualan Retorika Utamakan Beras Dalam Negari

“Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” papar Santoso.

Lebih buruknya, kata Santoso, karena skandal mark up impor beras tersebut memicu kenaikan harga komoditas lainnya yang akan mengakibatkan turun dan tergerusnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” tandas Santoso.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras.

SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu (14/7). (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
impor beras   Bulog   Bapanas   KPK   beras impor  

Terpopuler