jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Imparsial Al Araf mengatakan sosok yang kini disebut para bakal calon pemimpin sebaiknya bisa dikuliti tentang masa lalu, termasuk mau ditantang menjawab isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Harus dilakukan, untuk memastikan Indonesia memilih presiden yang paling bersih," kata Al Araf dalam diskusi yang disiarkan di Youtube akun Mind TV Indonesia, Selasa (5/9).
BACA JUGA: KTT ASEAN: Hutan Hujan Tropis Sambut Kedatangan Para Pemimpin
Menurutnya, pengulitan masa lalu membuat aktivis dan orang-orang yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM bisa serta masyarakat bisa menolak para terduga pelaku menduduki jabatan sipil.
"Jadi, para penjahat korupsi dan HAM yang pernah terlibat di masa lalu tidak boleh menjabat posisi strategis, apalagi presiden. Hal ini agar tidak terjadi conflict of interest," ujar Al Araf.
BACA JUGA: Bekerja Nyata untuk Masyarakat, Prabowo Pemimpin Peduli terhadap Indonesia
Dia mengatakan rakyat memiliki hak untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dengan menolak pelaku pelanggaran HAM di masa lalu.
"Semua sedang menyuarakan moralitas, HAM yang secara penuh dilakukan bukan hanya pemilu dan setelah pemilu serta sepanjang pemerintah belum menuntaskan kasus HAM masa lalu," lanjut Al Araf.
Toh, kata dia, proses kontestasi politik itu menjadi penghukuman para calon pemimpin yang tidak bekerja benar dengan tak dipilih kembali rakyat.
"Kandidat Presiden juga sama. Jangan pilih mereka yang pernah terlibat kasus HAM masa lalu, Itu bagian dalam hukum. Sepanjang keadilan belum ada. Maka, mereka tidak layak dipilih," ujarnya. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan