jpnn.com, JAKARTA - Peneliti media sosial Ismail Fahmi membantah data milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim punya temuan tentang mayoritas rakyat tidak suka pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, kata Fahmi, hanya 10 ribu akun di Twitter yang sebenarnya berbicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden, mengacu data Lab 45 dan Drone Emprit pada 2021 lalu.
BACA JUGA: Terkait Big Data Penundaan Pemilu, PRIMA Minta Menko Luhut Pahami Konstitusi
"Jadi, datanya kalau dari Twitter sekitar 10 ribuan user yang berbicara soal isu ini (perpanjangan masa jabatan presiden, red)," kata pendiri Drone Emprit itu saat dihubungi, Sabtu (12/3).
Fahmi mengatakan bahwa data 10 ribu itu jelas bukan mayoritas atau bisa disebut mewakili akun-akun di Twitter.
BACA JUGA: Viral, Warga Mengejar 2 Pelaku Jambret Hingga 3 Kilometer, Begini Akhirnya
Dirinya menyebut total pengguna Twitter berkisar 18 juta pada tahun 2022.
Artinya, kata dia, hanya sebanyak 0,55 persen akun di Twitter yang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Luhut Mengeklaim Punya Data Soal Rakyat tak Tertarik Pelaksanaan Pemilu 2024
"Cuma 0,55 persen, kecil sekali," kata alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Di sisi lain, kata Fahmi, pengguna Facebook pada dasarnya tidak seaktif pemilik akun Twitter berbicara tentang politik.
Diketahui, pengguna Facebook pada tahun 2024 sebanyak 140 juta. Jika diasumsukan 0,55 persen seperti pembahasan di Twitter, hanya 77 ribu akun Facebook berbicara perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau asumsi 0,55 persen juga seperti di Twitter, jadi dugaan saya persentase di Twitter lebih ramai politik dibandingkan dengan di Facebook," beber Fahmi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Viral, Kain Sarung Atlas Bergambar Anjing
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan