JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menyebutkan, ada dua faktor yang diduga menjadi faktor munculnya aksi penembakan misterius di wilayah Kabupaten Puncak Jaya Papua pada Kamis (21/2).
Untuk Distrik Sinak, pemerintah menduga aksi penembakan misterius ini terkait dengan pelaksanaan pilkada yanh dilaksanakan beberapa hari terakhir ini.
"Dari analisa, kemungkinan ada keterkaitan hasil pilkada Kabupaten Puncak yang sedang berlangsung. Insya Allah lihat situasinya akan diumumkan besok, nanti yang umumkan adalah KPUD. Tergantung nanti eskalasi dan situasi keamanan di sana," ujar Djoko dalam jumpa pers usai rapat kabinet terbatas i Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/2).
Menurutnya, konflik antara yang menang dan yang kalah setelah pilkada sudah biasa terjadi di daerah di Indonesia. Namun, berbeda dengan di Papua, warga yang bertikai justru menggunakan senjata yang justru memperkeruh suasana.
"Di mana-mana juga terjadi ekses antara kelompok yang kalah dan menang kemudian terjadi kekerasan. Kemungkinan ini lah yang kita bahas tadi juga. Ini terkait proses hasil pilkada," jelasnya.
Ia mengaku, jika memang ada kandidat pilkada yang terlibat dalam aksi itu, tentu akan ditindak secar hukum. Namun, saat ini, belum ada bukti yang cukup, karena masih berupa analisis sementara bahwa Distrik Sinak sengaja dikacaukan karena berkaitan dengan Pilkada.
"Itu kan suatu analisa, kejadian di situ, kemudian sekarang ada pilkada, kemudian kelompok-kelompok itu mempunyai kepentingan terhadap calon-calon kepala daerah. Dari situ kesimpulan analisa. Untuk ditangkap atau tidak, harus ada bukti yang tepat, kita harus tindak tegas, tapi tepat, harus ada bukti sehingga tidak kontraproduktif," tegasnya.
Djoko juga berharap hasil Pemilihan Umum untuk Gubernur Papua bisa segera diumumkan setelah diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini agar gubernur terpilih dapat membantu pemerintah untuk kembali membangun Papua.
Ia mengatakan Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan calon-calon gubernur yang baru agar membantu melancarkan perdamaian di Papua dan penanganan masalah penembakan misterius itu,
"Mudah-mudahan segera akan ditetapkan oleh putusan di MK, karena memang masih tetap ada gugatan di MK. Diharapkan gubernur yang baru bisa menjembatani komunikasi dan upaya rekonsiliasi antar pemda dengan kelompok-kelompok yang membuat onar dan mengganggu ketertiban tersebut," papar Djoko.
Terkait kekacauan yang terjadi di Distrik Tingginambut, pemerintah menduga terjadi karena kelompok separatis di wilayah itu terganggu dengan adanya pembentukan sejumlah pos TNI untuk pengamanan wilayah.
"Di tempat Tingginambut itu memang ada penempatan pos baru bagi aparat TNI-Polri yang dianggap rawan. Kemungkinan kelompok-kelompok ini tidak senang dan merasa membuat mereka terganggu kenyamanannya," kata Djoko.
Namun, meski ada dua dugaan itu, kata Djoko, aparat keamanan TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengetahui motif penembakan yang menewaskan 8 anggota TNI dan empat warga sipil itu. (flo/jpnn)
Untuk Distrik Sinak, pemerintah menduga aksi penembakan misterius ini terkait dengan pelaksanaan pilkada yanh dilaksanakan beberapa hari terakhir ini.
"Dari analisa, kemungkinan ada keterkaitan hasil pilkada Kabupaten Puncak yang sedang berlangsung. Insya Allah lihat situasinya akan diumumkan besok, nanti yang umumkan adalah KPUD. Tergantung nanti eskalasi dan situasi keamanan di sana," ujar Djoko dalam jumpa pers usai rapat kabinet terbatas i Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/2).
Menurutnya, konflik antara yang menang dan yang kalah setelah pilkada sudah biasa terjadi di daerah di Indonesia. Namun, berbeda dengan di Papua, warga yang bertikai justru menggunakan senjata yang justru memperkeruh suasana.
"Di mana-mana juga terjadi ekses antara kelompok yang kalah dan menang kemudian terjadi kekerasan. Kemungkinan ini lah yang kita bahas tadi juga. Ini terkait proses hasil pilkada," jelasnya.
Ia mengaku, jika memang ada kandidat pilkada yang terlibat dalam aksi itu, tentu akan ditindak secar hukum. Namun, saat ini, belum ada bukti yang cukup, karena masih berupa analisis sementara bahwa Distrik Sinak sengaja dikacaukan karena berkaitan dengan Pilkada.
"Itu kan suatu analisa, kejadian di situ, kemudian sekarang ada pilkada, kemudian kelompok-kelompok itu mempunyai kepentingan terhadap calon-calon kepala daerah. Dari situ kesimpulan analisa. Untuk ditangkap atau tidak, harus ada bukti yang tepat, kita harus tindak tegas, tapi tepat, harus ada bukti sehingga tidak kontraproduktif," tegasnya.
Djoko juga berharap hasil Pemilihan Umum untuk Gubernur Papua bisa segera diumumkan setelah diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini agar gubernur terpilih dapat membantu pemerintah untuk kembali membangun Papua.
Ia mengatakan Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan calon-calon gubernur yang baru agar membantu melancarkan perdamaian di Papua dan penanganan masalah penembakan misterius itu,
"Mudah-mudahan segera akan ditetapkan oleh putusan di MK, karena memang masih tetap ada gugatan di MK. Diharapkan gubernur yang baru bisa menjembatani komunikasi dan upaya rekonsiliasi antar pemda dengan kelompok-kelompok yang membuat onar dan mengganggu ketertiban tersebut," papar Djoko.
Terkait kekacauan yang terjadi di Distrik Tingginambut, pemerintah menduga terjadi karena kelompok separatis di wilayah itu terganggu dengan adanya pembentukan sejumlah pos TNI untuk pengamanan wilayah.
"Di tempat Tingginambut itu memang ada penempatan pos baru bagi aparat TNI-Polri yang dianggap rawan. Kemungkinan kelompok-kelompok ini tidak senang dan merasa membuat mereka terganggu kenyamanannya," kata Djoko.
Namun, meski ada dua dugaan itu, kata Djoko, aparat keamanan TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengetahui motif penembakan yang menewaskan 8 anggota TNI dan empat warga sipil itu. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Evaluasi Surat Dakwaan Hotasi
Redaktur : Tim Redaksi