jpnn.com - JAKARTA - Penempatan CEO perusahaan multinasional di jajaran kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai akan menimbulkan masalah bagi pembangunan nasional dan membahayakan kabinet. Menurut Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamudin Daeng, petinggi perusahaan justru disinyalir banyak yang tersandera cukong.
Karenanya, kata dia, hal ini mementahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan ideologi Trisakti kemerdekaan yang selama ini diusung. "Yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan," kata Salamudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/9).
BACA JUGA: Adik Mantan Ketua KPK Terima Uang dari Mantan Kepala Bappebti
Salamudin berharap Jokowi memperhatikan kuatnya kepentingan para pebisnis yang ingin berkuasa dan berlindung di balik kekuasaan itu untuk memperluas bisnis mereka. Para pebisnis semacam itu justru mendekatkan kabinet terhadap para cukong atau mafia.
Salamudin mengatakan salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas. "Sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan secara bersama-sama," paparnya.
BACA JUGA: Mendagri Minta Publik Bedakan Pendapat SBY di Youtube
Sebagaimana diketahui, Jokowi secara tegas telah menyatakan bahawa menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatan parpol. Namun, Salamudin menyatakan seharusnya Jokowi juga berkomitmen untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis.
"Orang yang terlibat langsung dalam bisnis baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing maupun perusahaan nasional," ungkap Salamudin.
BACA JUGA: Jokowi Diminta Tak Usah Khawatir dengan KMP
Menurutnya, jika maksud Jokowi melepaskan kabinetnya dari jeratan parpol adalah untuk menjamin profesionalitas, maka presiden terpilih itu juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest.
Jokowi juga harus membangun komitmen agar para menteri bebas sama sekali dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional. Menurut Salamudin, pengurus parpol masih memiliki tanggungjawab kepada konstituen, sehingga akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya.
Seperti diketahui sejumlah nama disebut-sebut menjadi salah satu kandidat menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Antara lain, CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi yang menjadi salah satu kandidat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada pula sederet nama lain seperti Arie Soemarno dan Raden Priyono. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Bidik Tersangka Baru Kasus Transjakarta
Redaktur : Tim Redaksi